TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator: Ada konspirasi menghambat NSPK untuk Papua
  • Selasa, 22 Januari 2019 — 17:48
  • 944x views

Legislator: Ada konspirasi menghambat NSPK untuk Papua

"Dari waktu ke waktu masyarakat adat tidak diberi ruang, ruang hanya untuk HPH kepada pengusaha. Dapat dikata KLHK yang menjadi akar masalahnya," ucapnya. 
Legislator Papua, John NR Gobai bersama perwakilan masyarakat adat, kepala suku (ondoafi), dan pengusaha kayu lokal di Jayapura usai bertemu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Jubi/dok pribadi
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, John NR Gobai mengatakan, ia mendampingi perwakilan masyarakat adat, kepala suku (ondoafi), dan pengusaha kayu lokal di Jayapura bertemu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di kementerian terkait, 21 Januari 2019, yang merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat adat, ondoafi, dan pengusaha kayu lokal di Jayapura kepada pihaknya, 17 Januari 2019 lalu. 

Ia mengatakan, dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang disampaikan dan ditanyakan pihaknya. Salah satunya terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk Papua. 

"Kami menanyakan apakah Dinas Kehutanan (Dishut) Papua telah mengajukan permintaan NSPK atau belum. Kalau sudah, kami minta menteri segera menandatangani. Namun Sekjen KLHK tidak memberikan jawaban pasti terhadap pertanyaan itu," kata John Gobai, Selasa (22/1/2019). 

Ketidakpastian jawaban Sekjen KLHK itu membuat Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) tersebut menduga ada konspirasi menghambat terbitnya NSPK untuk Papua. 

"Dugaan saya (NSPK) dihadang bersama Dishut Papua dan KLHK dalam rangka mematikan sektor usaha masyarakat, namun memuluskan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan tertentu," ucapnya. 

Padahal menurutnya, pemberian HPH tidak berdampak sama sekali untuk Papua dan masyarakat adat. Justru terkadang menimbulkan dampak negatif, misalnya tak jarang masyarakat adat mengalami kekerasan saat berselisih dengan perusahaan pemegang HPH yang beroperasi di wilayah yang dianggap masyarakat adat hutan adatnya. 

"Selama Dishut Papua belum menunjukkan langsung NSPK saya, saya akan selalu menganggap ada konspirasi yang dibangun mulai dari Jayapura hingga KLHK. Apalagi Sekjen KLHK tidak memberi jawaban pasti apakah sudah diajukan dinas atau belum saat hal itu saya tanyakan," ujarnya. 

Saat mendatangi kantor KLHK di Jakarta, John Gobai bersama pihak terkait berkeinginan bertemu langsung menteri. Namun saat itu menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar mendadak ada urusan dengan menteri lain, sehingga pihak dari Papua itu hanya bertemu Sekjen KLHK. 

Kata Gobai, kepada pihaknya Sekjen KLHK menyatakan isi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 38 tahun 2010 bertentangan dengan Undang-Undang (UU) nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. 

Ia menilai, kementerian sektoral, termasuk KLHK kurang memahami dan tidak menghormati UU Otsus Papua, yang diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nomor 21 tahun 2008 tentang pembangunan kehutanan berkelanjutan yang turunannya adalah Pergub tentang usaha kayu masyarakat hukum adat. 

"Itu kesan yang saya tangkap dari pertemuan dengan Sekjen terkait NSKP. Padahal perlu kami tau apakah Dishut sudah mengusulkan NSPK ke KLHK atau belum, agar jelas dan kami kembali mendorong terbitnya NSPK meski dianggap Sekjen Pergub bertentangan dengan UU," katanya. 

Kayu asal Papua sebanyak 348 kontainer yang ditangkap KLHK selama sembilan bulan terakhir dan yang diduga berasal dari masyarakat adat lanjut Gobai, bukan karena masyarakat tak mau mengurus perizinan, namun lantaran belum ada regulasi (NSPK) yang diterbitkan KLHK sebagai pedoman mengurus izin. 

"Dari waktu ke waktu masyarakat adat tidak diberi ruang, ruang hanya untuk HPH kepada pengusaha. Dapat dikata KLHK yang menjadi akar masalahnya," ucapnya. 

Pada 11 Januari 2019, sejumlah tokoh adat, kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari Kabupaten Jayapura dan Sarmi menandatangani surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat terbuka itu terkait pemanfaatan hutan yang hingga kini belum memiliki regulasi sehingga, kayu olahan masyarakat adat dianggap ilegal. 

Di hari yang sama, masyarakat adat Papua juga menggelar demo damai di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) KLHK Papua. 

Ketua Dewan Adat Suku Oktim yang meliputi Distrik Kaureh, Yapsi, Unurumguay dan Airu, Kabupaten Jayapura, Daud Masere mengatakan, pihaknya mendesak para pengambil kebijakan di instansi itu memberikan kewenangan pengelolaan hutan adat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35 tahun 2012, yang menyatakan hutan di wilayah adat, bukan hutan negara. 

"Kami sudah berulangkali menyampaikan ini kepada Dinass Kehutanan Provinsi Papua, namun hingga kini tidak ada solusinya," kata Daud Masere. 

Akibat usaha masyarakat adat mengelola kayu dari hutan adatnya dianggap ilegal, mereka tidak memiliki penghasilan untuk membiayai sekolah dan kuliah anak-anak mereka. 

Namun kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHB), Koesnadi yang ketika itu menemui demonstran mengatakan, putusan MK itu mesti diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda), untuk mengatur secara teknis pengelolaan hutan adat. 

"Saya akan ke Jakarta dalam waktu dekat dan menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian," kata Koesnadi kala itu. (*) 

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua Barat belum pecat 59 ASN koruptor

Selanjutnya

Ekspor kayu mesti dilakukan langsung dari Papua

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe