TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Isu-isu penting yang dibahas Scott Morrison di Fiji dan Pasifik
  • Rabu, 23 Januari 2019 — 10:08
  • 406x views

Isu-isu penting yang dibahas Scott Morrison di Fiji dan Pasifik

Dari kubu Pasifik, mereka mengharapkan dan mengungkapkan keinginan mereka agar Australia lebih proaktif, dalam menanggapi persoalan perubahan iklim.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. - PINA/Financial Review
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Stephen Howes untuk Financial Review

Kunjungan Perdana Menteri Australia ke suatu negara di Kepulauan Pasifik adalah peristiwa yang langka. Kunjungan semacam ini, selain untuk menghadiri pertemuan regional atau ke Papua Nugini (untuk membahas pusat penahanan imigrasi lepas pantai di Manus), hampir tidak pernah terjadi sebelumnya.

Kedatangan Scott Morrison ke Vanuatu dan Fiji, dimulai pada Rabu pekan lalu, merupakan tanda drastisnya perubahan dalam pandangan pejabat tinggi Australia terkait Pasifik, dan menunjukkan tingginya prioritas yang diberikan untuk kawasan ini.

Upaya Australia untuk ‘step up’, sebagaimana sering disebut, telah berkembang semakin pesat akhir-akhir ini, tetapi pergeseran ini semakin nyata dalam beberapa bulan terakhir. Pertemuan tahunan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) diadakan pada September lalu, tepat setelah Morrison menggantikan Turnbull, dan PM yang baru terpilih itu tidak menghadirinya.

Namun sejak saat itu, Morrison telah mengumumkan ‘bab baru’ dalam hubungan antar-Australia dengan kawasan itu, memastikan ia bertemu dengan semua pemimpin Pasifik di sela-sela KTT APEC di PNG, dan, sekarang, baru saja menyelesaikan kunjungan yang bersejarah ke dua negara di Pasifik. Ini adalah pekerjaan yang mengesankan untuk waktu yang begitu singkat.

Langkah ini, esensinya, diambil karena Australia merasakan pentingnya menanggapi pengaruh Tiongkok yang berkembang di wilayah tersebut. Sangat mudah untuk melupakan keenam negara di Kepulauan Pasifik (Kepulauan Solomon, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Palau, dan Kiribati) yang masih mengakui Taiwan, dan, karena dukungannya itu, tidak memiliki hubungan resmi sama sekali dengan Tiongkok. Tetapi untuk delapan negara berdaulat Kepulauan Pasifik lainnya (Fiji, Vanuatu, PNG, Samoa, Tonga, Kepulauan Cook, FSM, dan Niue), Tiongkok telah berubah menjadi mitra yang lebih penting.

Saingi pengaruh Tongkok

Fiji terang-terangan menerapkan kebijakan ‘melihat ke utara’ selama lebih dari satu dekade terakhir, sebagian disebabkan oleh oposisi Australia terhadap kudeta negara itu tahun 2006. Vanuatu tidak terlalu agresif dalam mendekati Tiongkok (namun cukup dekat untuk memulai rumor mengenai pangkalan militer), tetapi saat ini Tiongkok masih merupakan pemberi pinjaman utama untuk kedua negara, lebih daripada Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia digabungkan. Hampir 40 % dari utang pemerintah Vanuatu disediakan oleh Tiongkok.

Sejumlah pengumuman sudah diumumkan sejak kunjungan selesai - tetapi ada beberapa isu lain yang awalnya diharapkan akan mendominasi kunjungan itu.

Dari kubu Pasifik, mereka mengharapkan dan mengungkapkan keinginan mereka agar Australia lebih proaktif, dalam menanggapi persoalan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu berkesinambungan, dimana respons Canberra dinilai buruk jika dibandingkan dengan Tiongkok.

Selain itu, awalnya, Australia juga berharap akan menerima permintaan dari ke-dua negara itu, agar dilibatkan dalam dana fasilitas infrastruktur Pasifik senilai $ 2 miliar yang baru saja diumumkan. Vanuatu, khususnya, geram karena tidak dilibatkan dalam inisiatif kabel bawah laut PNG-Kepulauan Solomon.

Di Fiji, perihal teroris asal Australia, Neil Prakash, diharapkan akan dibahas, mungkin dalam diskusi tertutup antar-pemimpin. Australia mencabut kewarganegaraan Australia milik Prakash, menduga ia juga merupakan warga negara Fiji, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Fiji, yang sejak itu telah membantah klaim terkait Prakash.

Lalu ada juga inisiatif mobilitas tenaga kerja - salah satu dari beberapa hal yang diinginkan Pasifik dan hanya dapat ditawarkan Australia, dan bukan oleh Tiongkok. Di bawah pemerintahan PM Howard dan Downer, blok koalisi menentang disediakannya pengaturan tenaga kerja tertentu dengan negara-negara Pasifik. Hal ini mulai berubah di bawah pemerintah Partai Buruh, dan perubahan kebijakan dalam itu dipercepat oleh Julie Bishop.

Vanuatu sudah terlibat dalam pada Program Pekerja Musiman (Seasonal Worker Program atau SWP, untuk pekerja bidang pertanian jangka pendek) dan Skema Tenaga Kerja Pasifik yang baru (Pacific Labour Scheme atau PLS, untuk pekerjaan jangka panjang dalam semua bidang di luar kota-kota besar). Sementara itu, sebelum kunjungan ini, Fiji hanya terdaftar untuk ke program SWP, itupun baru saja diresmikan, akibat dampak dari kudeta tahun 2006 atas hubungannya dengan Australia. Namun di Suva, PM Morrison telah mengumumkan masuknya Fiji dalam skema PLS, seperti yang diharapkan sebelum kunjungan itu.

Sampai akhir tahun lalu, PLS dibatasi untuk negara-negara Pasifik yang telah menandatangani perjanjian perdagangan Australia-Pasifik, PACER Plus.

Jika saya diminta untuk memberikan saran kepada PM Morrison, saya akan memintanya untuk menyampaikan dua pesan, satu untuk tiap negara yang ia kunjungi.

Vanuatu baru-baru ini mengambil tempat sebagai bangsa penyalur tenaga kerja paling besar dalam program SWP, melewati Tonga. Pada tahun 2017-2018, Vanuatu mengirimkan 3.350 pekerja ke Australia. Namun, pengelolaan mobilitas tenaga kerja Vanuatu masih jauh dari sempurna. Jika negara ini ingin terus berhasil, terutama atas kompetisi dengan backpacker dari negara-negara Asia dan Barat, Vanuatu perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemantauan tenaga kerjanya di luar negeri.

Demokrasi di Fiji dan pemerintah Australia

Di Fiji sendiri, meskipun sudah ada kemajuan dalam demokrasi pascakudeta di negara itu, dibuktikan dengan dilaksanakannya pemilu pada 2014 dan 2018, organisasi non-pemerintah Freedom House, watchdog demokrasi, menilai negara itu sebagai ‘setengah bebas’ atau ‘partly free’.

PM Morrison awalnya diharapkan akan menggunakannya ceramahnya di Universitas Pasifik Selatan, untuk menegaskan komitmen Australia dalam demokrasi dan kebebasan dalam berbicara. (PINA/Financial Review)

 

Profesor Stephen Howes adalah Direktur dari Development Policy Centre, Crawford School of Public Policy, Australian National University.

loading...

Sebelumnya

Satu lagi gunung berapi aktif di Vanuatu

Selanjutnya

Bendera Tiongkok di Samoa undang amarah MP

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe