Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. PPP usulkan pembahasan revisi UU Pemilu untuk cegah capres tunggal
  • Selasa, 10 Januari 2017 — 14:52
  • 1906x views

PPP usulkan pembahasan revisi UU Pemilu untuk cegah capres tunggal

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya pasal di dalam pembahasan revisi UU Pemilu terkait antisipasi kemungkinan calon presiden tunggal dalam perhelatan pemilu 2019.
ILustrasi. Petugas sedang melipat kertas suara. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya pasal di dalam pembahasan revisi UU Pemilu –tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jakarta, Jubi – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya pasal di dalam pembahasan revisi UU Pemilu terkait antisipasi kemungkinan calon presiden tunggal dalam perhelatan pemilu 2019. Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidlowi mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa (10/1), melalui pesan singkat.

Ia mengatakan, fenomena terjadinya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah bukan tidak mungkin bisa terjadi dalam pemilihan presiden. "Karena itu, PPP dalam DIM (daftar inventaris masalah) fraksi sudah mencantumkan kemungkinan munculnya pasangan capres tunggal. Jikapun pilpres hanya diikuti satu pasangan, proses pemungutan suara tetap dilakukan, misalnya melawan kotak kosong dan kemenangan harus lebih dari 50 persen," katanya.

Selain itu menurut dia, PPP juga mengusulkan syarat pengajuan pasangan capres adalah 25 persen kursi dan 30 persen suara hasil pemilu 2014. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan koalisi pemerintahan yang kuat dalam konteks sistem presidensiil.

Ia mengatakan dalam minggu ini fraksi-fraksi di DPR akan menyerahkan daftar inventaris masalah RUU Pemilu. Menurut dia, salah satu pembahasan yang dimungkinkan untuk didiskusikan adalah terkait pengaturan pemilihan presiden, karena selain keserentakan waktu sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan pilpres juga harus memgantisipasi munculnya capres tunggal. (*)

loading...

#

Sebelumnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah nilai FPI boleh dilatih bela negara

Selanjutnya

Panglima TNI tegaskan pencopotan Dandim Lebak

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34434x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23064x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18987x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe