Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Akademisi UGM: Diperlukan pemahaman tata kelola lokal papua
  • Kamis, 22 September 2016 — 21:40
  • 475x views

Akademisi UGM: Diperlukan pemahaman tata kelola lokal papua

Menurut akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Gabriel Lele, diperlukan pemahaman komprehensif terkait struktur tata kelola formal yang digariskan pemerintah pusat dan tata kelola lokal berbasis adat Papua.
Ilustrasi - kemendagri.go.id
ANTARA
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 20:46 WP
Features |
Minggu, 09 Desember 2018 | 03:29 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

London, Jubi – Menurut akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Gabriel Lele, diperlukan pemahaman komprehensif terkait struktur tata kelola formal yang digariskan pemerintah pusat dan tata kelola lokal berbasis adat Papua.

"Semua itu sangat diperlukan agar berbagai inisiatif pemerintah untuk Papua bisa berjalan efektif," ucap Dr. Gabriel Lele dalam seminar akademis bertajuk "Development and Human Security in Papua, Indonesia", yang diadakan di University of Groningen, Belanda.

Minister Counsellor Pensosbud KBRI Den Haag, Azis Nurwahyudi di London, Kamis (22/9/2016) mengatakan seminar dihadiri akademisi dan mahasiswa doktoral dari beberapa Universitas serta perwakilan mahasiswa Indonesia dan staf KBRI Den Haag.

Seminar juga menghadirkan pembicara mantan Menteri Luar Negeri RI Dr.N. Hassan Wirajuda dan dua kandidat doktor dari University of Groningen, Tri Efriandi dan Petrus Farneubun.

Dalam pemaparannya, Dr. Lele mengatakan diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan dalam membangun dan menjalankan pemerintahan di Papua.

Kandidat Doktor yang tengah belajar di Fakultas Spatial Science, Universitas Groningen, Tri Efriandi dalam pemaparannya mengukur pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat dan dampak terhadap pembangunan.

Menurutnya belum ada korelasi positif antara pemekaran wilayah dengan pembangunan di kedua propinsi diukur dari data tingkat prosentase kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Dikatakannya langkah-langkah yang direkomendasikannya, antara lain perlu adanya moratorium dan evaluasi, serta perlu ada persyaratan yang lebih ketat terhadap proposal pemekaran wilayah di Indonesia.

Sementara Petrus Farneubun, dosen Universitas Cendrawasih yang tengah belajar di University of Groningen, menyoroti situasi kesehatan masyarakat di Papua, terkait penyakit HIV dan upaya yang dilakukan dalam mencegah penyebaran HIV di Papua.

Ia juga menyampaikan problematika dan tantangan dalam menjelaskan penggunaan kondom di masyarakat.(*)
 

loading...

Sebelumnya

Solomon dan Nauru tekan Pemerintah Indonesia di dua badan PBB

Selanjutnya

Tiga negara tegaskan hak penentuan nasib sendiri West Papua di PBB

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 32727x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 14525x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 14253x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe