Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPR Papua tunggu jawaban presiden soal grasi Antonius Wanmang
  • Kamis, 26 Januari 2017 — 09:03
  • 1161x views

DPR Papua tunggu jawaban presiden soal grasi Antonius Wanmang

"Surat DPR Papua itu ditandatangani oleh Ketua DPR Papua. Isinya meminta grasi dan pemindahan penahanan Antonius Wanmang," kata Pigai via teleponnya, Rabu (25/1/2017).
Filep Karma mengunjungi Antonius Wanmang tahun 2016 lalu - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,

Jayapura, Jubi -  DPR Papua hingga kini masih menunggu jawaban dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai permohonan grasi atau pengurangan hukuman dan pemindahan penahanan terpidana seumur hidup Antonius Wanmang dari Lapas Cipinang ke Papua.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Wilhelmus Pigai mengatakan, DPR Papua secara kelembagaan sudah dua kali menyurati Presiden Jokowi. Namun hingga kini belum ada jawaban.

"Surat DPR Papua itu ditandatangani oleh Ketua DPR Papua. Isinya meminta grasi dan pemindahan penahanan Antonius Wanmang," kata Pigai via teleponnya, Rabu (25/1/2017).

Menurutnya, upaya penahanan Wanmang bisa dipindahkan ke Papua agar yang bersangkutan bisa dekat dengan kaluarganya. Hanya saja kata dia, pemindahan penahanan baru bisa dilakukan jika ada grasi.

"Antonius Wanmang bukan tahanan biasa, namun tahanan politik. Kami akan terus berupaya memperjuangkan hal ini. Kami akan berusaha agar ada tanggapan dari Presiden mengenai surat permohonan grasi itu," ucapnya.

Ia berharap, Kementerian Hukum dan HAM juga bisa memberikan perhatian dan membantu agar Wamang bisa mendapat grasi dan penahanannya dipindahkan ke Papua. Apalagi perjuangan grasi untuk Wamang sudah dilakukan sejak ia masih menjabat anggota DPRD Mimika.

"Antonius Wanmang juga adalah warga Negara Indonesia. Dia juga punya hak yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk dalam hal mendapatkan grasi," katanya.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Tan Wie Long mengatakan, beberapa waktu lalu salah satu perwakilan keluarga Antonius Wanmang datang ke Komisi I DPR Papua menyampaikan agar komisi itu membantu mengupayakan pemindahan Wanmang ke lapas yang ada di Papua.

"Kami harap segera ada kejelasan mengenai hal itu. Apalagi kini Antonius Wamang sudah tua dan jauh dari keluarganya," kata Tan.

Antonius Wanmang divonis penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 13 Oktober 2006.

Ia bersama enam rekannya dituduh menembak dua guru warga negara Amerika, Rickey Lynn Spier dan Leon Edwin Burgon, serta warga Indonesia, Bambang Riwanto di sekitar mil 62-63 sewaktu korban dalam perjalanan ke area tambang PT. Freeport, 21 Agustus 2002. Polisi menyatakan pelaku penyerangan ketika itu menggunakan senjata jenis M 16, SS1 dan mauser.

Juli 2004, Mabes Polri menetapkan Wanmang sebagai tersangka penyerangan. Polisi mengklaim, Antonius Wamang salah satu pimpinan TPN/OPM dibawah komando almarhum Kelly Kwalik. Pada 11 Januari 2006, Wanmang bersama beberapa rekannya ditangkap di Hotel Amole II, Kwamki Lama, Mimika.  

Hakim menilai, perbuatan Wamang tergolong kejahatan pelanggaran HAM berat. Hakim juga menganggap Antonius Wamang mempersulit jalannya persidangan dan tidak pernah menyesali perbuatannya.

Majelis hakim menvonis dua rekan Wanmang, Yulianus Deikme dan Agustinus Anggaibak tujuh tahun penjara. Sementara Jairus Kiwak, Pendeta Ishak Onawame, Hardi Tsugumol dan Esau Onawame, divonis satu setengah tahun penjara.

Secara terpisah pengacara dan aktivis HAM Papua Aloysius Renwarin saat dihubungi, Jubi, Rabu (25/1/2017) mengatakan sangat mendukung upaya permintaan grasi bagi Antonius Wanmang. Pasalnya kata dia mantan Ketua KPK Antasari saja bisa mendapat grasi dari presiden, mestinya warga masyarakat Suku Amungme Antonius Wangman bisa pula mendapat jawaban dari Presiden Jokowi untuk memperoleh grasi yang sama.

"Saya juga mendukung upaya pemindahan Antonius Wangman dari LP Cipinang Jakarta ke Papua agar yang bersangkutan bisa dekat dengan keluarga. Berbeda kalau di Jakarta dia tidak punya saudara dan apalagi banyak saudaranya di Timika Papua,"kata mantan pengacara Antonius Wangman dan kawan-kawannya

Dia sangat berharap agar Presiden RI ke tujuh Joko Widodo dapat menjawab permintaan grasi dan juga upaya pemindahan Antonius Wangman karena menyangkut sisi kemanusiaan agar dekat dengan keluarganya di Papua.(*)

loading...

Sebelumnya

Polisi tetapkan satu tersangka kasus Kwadeware

Selanjutnya

"Jualan" program prioritas, 14 calon dubes diminta tidak paranoid politik

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34346x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22728x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18864x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe