Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. KY Dukung Pembentukan MKHK di MK
  • Senin, 30 Januari 2017 — 13:12
  • 3427x views

KY Dukung Pembentukan MKHK di MK

Jakarta, Jubi - Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, mengatakan KY mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK).
Patrialis Akbar saat ditahan KPK (sumber:merdeka.com)
ANTARA
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi

Jakarta, Jubi - Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, mengatakan KY mendukung pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini terkait penangkapan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"KY mendukung pembentukan MKHK sebagai forum pembelaan diri bagi hakim," kata Farid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya dalam MKHK, hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan, dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian, memiliki hak melakukan pembelaan diri.

Lebih lanjut Farid mengatakan, KY telah menyiapkan salah seorang pimpinan, untuk mengikuti prosesi pelaksanaan sidang majelis kehormatan hakim konstitusi tersebut.

"KY sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimiliki menyatakan kesiapan," kata Farid.

Kendati demikian, KY belum bisa mempublikasikan nama pimpinan yang ditunjuk sebagai anggota majelis sidang.

"Sebab ada proses administrasi pelaksanaan sidang belum lengkap sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Farid.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sebelas orang. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap perkara uji materi undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

Satu dari sebelas orang itu adalah Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Mantan Menteri hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono itu, ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tamansari, Jakarta Barat.

Patrialis diduga menerima uang suap dari pihak yang berperkara dalam uji materi undang-undang tersebut.**

 


 


 

loading...

#

Sebelumnya

Prabowo Mengaku Bisa Rasakan Kemenangan Anies -Sandi

Selanjutnya

Peraturan menteri LHK soal plastik diharapkan terbit April

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34436x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23068x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18990x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe