Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Pemerintah dianggap berbelit-belit terkait penyelesaian HAM Papua
  • Senin, 26 September 2016 — 06:57
  • 817x views

Pemerintah dianggap berbelit-belit terkait penyelesaian HAM Papua

"Tuntutan pelanggaran HAM di Papua ini kan ada 12 kasus, secara serius kami melakukan pendekatan untuk segera selesaikan itu," kata Wiranto saat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (22/9).
Haris Azhar - Dok. Kontras
Zely Ariane
Editor :

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Koordinator Kontras Haris Azhar, menganggap upaya Menkopolhukam dan jajaran kementerian serta lembaga negara menghimpun masukan dan saran guna penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, sebagai mekanisme yang berbelit-belit.

Kamis (22/9) lalu, seperti dilansir Antara, jajaran kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Menkopolhukam Wiranto melakukan rapat koordinasi dengan pihak kepolisian daerah Papua dan Papua Barat, perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, serta para aktivis HAM Papua.

Pertemuan itu disebutkan untuk menghimpun masukan dan saran guna melengkapi upaya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.

"Tuntutan pelanggaran HAM di Papua ini kan ada 12 kasus, secara serius kami melakukan pendekatan untuk segera selesaikan itu," kata Wiranto saat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (22/9).

Keseriusan itu menurut dia terlihat dari kemajuan dalam hal identifikasi sejumlah kasus yang kemudian diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Nanti akan ditindaklanjuti dengan suatu proses yang lebih intens dan diserahkan ke Kejagung untuk penyelidikan lanjutan," katanya.

Namun menurut Haris Azhar, yang dikonfirmasi Sabtu (24/9/2016), proses terebut dianggapnya berbelit-belit. “Pemerintah berbelit-belit. Mereka mau urus masalah HAM di Papua tapi cuma sekadar untuk pencitraan,” ujarnya melalui pesan singkat.

Dia juga mengatakan ada masalah terkait kinerja kontrol pemerintah, seperti peran deputi-deputi di bawah Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

“Dibawah KSP ada deputi, yang katanya ahli militer. Nah, kenapa urusan pelaku pelanggaran HAM di Papua tidak dijadikan masukan ke Presiden. Atau justru dihiraukan? Berarti sudah tidak penting dong KSP dibanding (masukan) Tentara?,” ujarnya dengan nada kesal. (*)

loading...

Sebelumnya

LP3BH: Desakan pemimpin Pasifik terkait Papua di PBB punya landasan kuat

Selanjutnya

Kapolri ambil alih konflik di sekitar area Freeport

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34258x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22213x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18562x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe