Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Kisruh 14 kursi dilaporkan ke Presiden
  • Senin, 26 September 2016 — 17:28
  • 458x views

Kisruh 14 kursi dilaporkan ke Presiden

Ia mengatakan, terjadi kisruh akibat ada dualisme mekanisme penetapan 14 kursi DPRP yakni yang diseleksi oleh pansel dan ditunjuk langsung oleh gubernur.
Lenis Kogoya (kanan) bersama Presiden Joko Widodo saat berkampanye di Papua - Jubi/Engelbert Wally
ANTARA
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil alih kisruh pencalonan dan pengangkatan 14 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

"Ada dua versi nama-nama calon yang akan menempati 14 kursi DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) yakni versi panitia seleksi (pansel) dan versi Gubernur Papua," kata Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/9/2016).

Ia mengatakan, terjadi kisruh akibat ada dualisme mekanisme penetapan 14 kursi DPRP yakni yang diseleksi oleh pansel dan ditunjuk langsung oleh gubernur.

Lenis yang baru saja melaporkan kasus tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus itu akan diambil alih oleh Kemendagri.

"Kemendagri telah mengeluarkan SK untuk mengangkat tim penanganan atas persoalan ini dan saya diangkat sebagai penanggung jawab tim," katanya.

Lenis menegaskan, tim tersebut yang akan mengambil alih persoalan itu dan menindaklanjuti kerja pansel yang telah menyeleksi nama-nama calon anggota DPRP hingga membawanya ke tingkat provinsi.

"Sudah diseleksi 14 kursi. Dari pansel sudah bikin, nama-nama sudah ditetapkan tiba-tiba ada arahan gubernur lalu diubah. Jadi masyarakat kemudian mengancam menyampaikan gugatan ke PTUN karena gubernur dianggap menyalahgunakan kewenangan," katanya.

Ia mengatakan dari hasil rapat antarkementerian/lembaga mengenai persoalan itu, maka penyelesaian akan diambil alih oleh tim dari Kemendagri.

"Kesimpulan akhir kami tarik ke Kemendagri dan akan ditangani langsung oleh tim ini," katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Kapolri ambil alih konflik di sekitar area Freeport

Selanjutnya

Presiden akan buka sekolah pilot di Biak

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34262x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22247x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18583x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe