Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Peraturan menteri LHK soal plastik diharapkan terbit April
  • Senin, 27 Februari 2017 — 17:59
  • 2859x views

Peraturan menteri LHK soal plastik diharapkan terbit April

Aturan tersebut akan disiapkan dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni menenai penanganan sampah plastik, bukan sekadar kebijakan tentang plastik berbayar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Jubi/Liputan6.com)
ANTARA
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jakarta, Jubi - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan peraturan menteri terkait kantong plastik diharapkan bisa terbit akhir April mendatang.

"Saya minta paling telat satu bulan akhir lah, harus cepatlah," kata Siti seusai "Workshop Pengelolaan Sampah di Pantai dan Laut" di Jakarta, Senin ( 27/2).

Menurutnya, draft Permen tersebut telah bolak balik masuk mejanya dan terus dievaluasi.

Berdasarkan uji coba yang dilakukan pemerintah, realisasi kebijakan tersebut tidak sederhana. Meski banyak didukung kalangan masyarakat, upaya pengurangan kantong plastik juga menghadapi resistensi.

"Dengan kebijakan kantong plastik berbayar, rata-rata di ritel besar itu pemakaian plastik turun 30-55 persen dalam enam bulan. Impor plastik juga turun 11 juta dolar AS. Tapi ternyata ada resistensi ada walau sedikit," ungkapnya.

Resistensi itu antara lain mulai dari akuntabilitas harga kantong plastik yang dipertanyakan, ruwetnya administrasi oleh perusahaan hingga keluhan asosiasi daur ulang dan edukasi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam permen tersebut nantinya akan ada sejumlah hal pokok yang diatur antara lain upaya membatasi kantong plastik, metodenya hingga kebijakan daur ulang atau 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

"Kemudian akuntabilitas dan perubahan perilaku masyarakat serta khusus sampah plastik di laut juga dimasukkan. Industri juga," imbuhnya.

Siti menambahkan, nantinya aturan tersebut akan disiapkan dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni menenai penanganan sampah plastik, bukan sekadar kebijakan tentang plastik berbayar.

"Sementara yang disiapkan Permen tentang plastik berbayar. Tapi saya coba lihat skenarionya kalau bisa tentang penanganan sampah plastik, jadi lebih luas," tukasnya. (*)


 

 


 

loading...

#

Sebelumnya

KY Dukung Pembentukan MKHK di MK

Selanjutnya

Warga Perancis jadi tersangka penyelundupan kupu-kupu langka Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34477x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23196x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19034x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15595x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe