Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ada rekomendasi PSU, disinyalir ada kecurangan demokrasi
  • Selasa, 14 Maret 2017 — 19:28
  • 1452x views

Ada rekomendasi PSU, disinyalir ada kecurangan demokrasi

"Ini artinya demokrasi dicurangi. Kalau dalam prosesnya, pelaksanaan demokrasi sudah menyimpang dari yang semestinya, maka akan ada rekomendasi PSU," kata Ruben, Selasa (14/3/2017).
Ilustrasi Demo Tolak PSU Pilkada Kabupaten Jayapura - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai menyatakan, daerah di Papua yang melaksanakan Pilkada serentak, 15 Februari 2017 dan berujung adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Panwas Pilkada, itu menandakan ada kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

"Ini artinya demokrasi dicurangi. Kalau dalam prosesnya, pelaksanaan demokrasi sudah menyimpang dari yang semestinya, maka akan ada rekomendasi PSU," kata Ruben, Selasa (14/3/2017).

Dalam Pilkada serentak 2017 beberapa daerah di Papua direkomendasikan PSU diantaranya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura dan Tolikara. Namun untuk Tolikara, KPUD setempat tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU oleh Panwas setempat dengan alasan, rekomendasi tersebut sudah kadaluarasa.

"Yapen sudah PSU. Kabupaten Jayapura yang belum. Di Kabupaten Jayapura ada anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di 236 TPS bermasalah. Diganti. Tidak sesuai SK KPUD," ujarnya.

Katanya, kalau penyelenggara Pilkada tingkat bawah semisal KPPS bermasalah, ini sudah tidak benar. Makanya Panwas merekomendasikan PSU, dan KPUD menindaklanjutinya.

Dalam kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Jayapura, Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Jayapura telah memeriksa sebanyak 788 orang anggota KPPS yang bertugas di 229 TPS ketika pelaksanaan Pilkada.

Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbina mengatakan, pelanggaran Pilkada tidak hanya masalah administrasi, namun juga pidana. Ia memastikan akan ada yang dijebloskan ke penjara terkait pelanggaran itu.

"Sekarang sedang disidik mengenai petugas KPPS yang tidak resmi. Ini bukan hanya administrasi, tapi pidana. Ke depan, akan ada yang dipenjara. Saya pastikan itu. Kasus ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat," kata Gustav Urbinas pekan lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

Tak ada alasan tak ada anggaran untuk PSU

Selanjutnya

Soal Konflik Pilkada, Kapolda : Gubernur dan Bupati yang punya rakyat, jadi harus tanggungjawab

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23365x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19094x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15619x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12620x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe