Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. Bupati perintahkan Kasat Pol PP sidak SKPD didampingi Humas
  • Senin, 20 Maret 2017 — 13:16
  • 1669x views

Bupati perintahkan Kasat Pol PP sidak SKPD didampingi Humas

Dalam rangka sidak dan tugas-tugas Pol PP, Bupati minta Kasat Pol PP untuk menggelar  pendidikan dan pelatihan bagi Pol PP. “Pendidikan dan pelatihan bagi Pol PP itu penting karena mereka inilah yang akan turun ke lapangan dan mengamankan Perda dan aktivitas lainnya di Kabupaten Nabire.”  
Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw – Jubi/ist
Admin Jubi
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Nabire, Jubi - Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw memerintahkan Kepala Satuan Pamong Praja (Kasat Pol PP) untuk melakukan sidak ke setiap SKPD hingga ke distrik-distrik di dampingi bagian humas.
 
“Cek jumlah pegawai di tiap SKPD, cek kehadirannya. Tiap SKPD harus berlakukan absen tiap hari dan laporkan.  Apabila pegawai tidak hadir dalam waktu lama, cek apa alasannya jangan bayarkan gajinya. Harus koordinasi dengan instansi terkait,” kata Bupati dikutip Kabag Humas Nabire, Yermias Degei.
 
Dalam rangka sidak dan tugas-tugas Pol PP, Bupati minta Kasat Pol PP untuk menggelar  pendidikan dan pelatihan bagi Pol PP. “Pendidikan dan pelatihan bagi Pol PP itu penting karena mereka inilah yang akan turun ke lapangan dan mengamankan Perda dan aktivitas lainnya di Kabupaten Nabire.”
 
Bupati juga meminta Kepala SKPD menertibkan pegawai honor tanpa koordinasi dengan Bupati. “Honor  yang diterima tanpa koordinasi dengan Bupati tanpa SK Bupati itu tidak boleh dibayarkan gajinya,” katanya.

Setiap tahun Pemkab Nabire mengeluarkan dana milyaran untuk tenaga honorer. Tetapi, beberapa tempat yang membutuhkan tenaga khusus seperti  BPKAD, Dispenda, dan Kebersihan, kata Bupati masih bisa tetapi harus diangkat dengan SK Bupati.

“Kita efektifkan pegawai yang ada. Di luar sana masih banyak pegawai kita yang tidak kerja, mereka menganggur,” kata Bupati.

Bupati juga meminta Kepala SKPD, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang kerja sama guna mengefektifkan pegawai dan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik. 

“Kalau Kepala SKPD keluar  daerah,  delegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan. Ini saatnya kerja, kerja, dan kerja melayani dan membangun daerah kita Nabire,” kata Bupati dikutip Kabag Humas.  (*)

loading...

Sebelumnya

Bupati Isaias: Pejabat negara wajib laporkan harta kekayaan ke KPK

Selanjutnya

Kapolres Nabire janji terbuka terhadap media

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23531x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19211x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15656x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12729x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10845x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe