Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Kalimantan
  3. DPD sudah melenceng dari pendirian awal
  • Jumat, 07 April 2017 — 13:56
  • 2187x views

DPD sudah melenceng dari pendirian awal

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekarang ini mulai salah kaprah bahkan tidak lagi sesuai dengan semangat awal pembentukannya.
Ilustrasi (Jubi/IDNnews.co.id)
ANTARA
Editor : Syam Terrajana

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Palangka Raya, Jubi - Anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2005 Agustin Teras Narang menganggap keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekarang ini mulai salah kaprah bahkan tidak lagi sesuai dengan semangat awal pembentukannya.

DPD dibentuk untuk menampung keberadaan utusan daerah maupun golongan yang dihapus dalam struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945, kata Teras Narang saat dihubungi, Palangka Raya, Jumat ( 7/4).

"Setelah terbentuk, ditentukanlah empat orang perwakilan dari setiap provinsi yang di Indonesia. Empat orang yang disebut senator ini bertujuan menyerap dan menyampaikan aspirasi rakyat maupun golongan di daerah yang diwalikinya," ucapnya.

Mengingat tujuan maupun fungsi dari para senator ini, mantan Anggota DPR yang ikut dan terlibat menyusun UU tentang DPD ini pernah mengusulkan agar para senator lebih banyak berkantor di provinsi masing-masing daripada di DKI Jakarta.

Usulan tersebut bahkan diimplementasikan mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini dengan mendukung dan menyetujui pembukaan kantor DPD perwakilan Kalteng di Kota Palangka Raya.

Akibat terlalu banyak di Jakarta, Narang menganggap wajar jika DPD sekarang ini menganggap keberadaannya tidak berdaya, khususnya saat memberikan pertimbangan dalam penyusunan UU.

Ketidakberdayaan itu, tidak akan terjadi jika anggota DPD lebih banyak di provinsi masing-masing, aktif mendengarkan aspirasi rakyat serta mampu menyampaikannya secara baik dan benar saat penyusunan UU.

"Saya juga sempat mengusulkan agar anggota DPD tiap regional berkumpul dan menyusun aspirasi rakyat setempat berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan, ini disampaikan saat penyusunan APBN. Jika ini dilakukan, maka keberadaan DPD sangat penting," kata Narang.(*)
 


 

loading...

#

Sebelumnya

Ada safari Nyepi di Palangkaraya

Selanjutnya

Kaltim evaluasi 1.404 izin tambang

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34503x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23253x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19052x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15606x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe