Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bomberai
  3. Pemerintah pusat harus tegas soal kisruh pulau Sain dan Paiai
  • Rabu, 12 April 2017 — 09:09
  • 2049x views

Pemerintah pusat harus tegas soal kisruh pulau Sain dan Paiai

“Pemerintah pusat harus tegas memanggil Pemda Halmahera dan segera melakukan sidang atas sengketa itu,” katanya kepada Jubi di Waisai, Raja Ampat, Selasa (11/4/2017). 
Peta wilayah administratif Kabupaten Raja Ampat – Jubi/ rajaampatkab.go.id
Niko MB
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Waisai, Jubi – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat meminta Pemerintah pusat bersikap tegas dalam menyelesaikan kisruh Pulau Sain dan Paiai yang disengketakan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Barat, Filip Mayor mengatakan, sebaiknya Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Raja Ampat untuk menyelesaikan kisruh dua pulau terluar antardua kabupaten tersebut. 

Menurut Filip Kemendagri sudah meninjau lokasi yang dipersoalkan tersebut. Namun hingga kini belum ada tindakan tegas untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah teritorial dua kabupaten. 

“Pemerintah pusat harus tegas memanggil Pemda Halmahera dan segera melakukan sidang atas sengketa itu,” katanya kepada Jubi di Waisai, Raja Ampat, Selasa (11/4/2017). 

Tokoh pemuda Raja Ampat, Natalis Mambraku meminta MRP Papua Barat, Pemprov PB, Pemkab Raja Ampat dan Pemerintah pusat segera mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. 

Menurut Natalis secara teritori dua pulau yang disengketakan ini masuk dalam wilayah administratif  Kabupaten Raja Ampat. 
Secara kasat mata, lanjut Natalis, memang pulau tersebut lebih dekat ke Halmahera. Namun daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum adat Raja Ampat. 

“Jadi, saya mohon harus ada langkah serius pemerintah dan pemangku kepentingan,” katanya.

Kepulauan Raja Ampat berada di bagian barat Papua dengan luas sekitar 46,108 kilometer persegi. Secara administratif, kabupaten bahari ini berbatasan dengan Kabupaten Seram Utara, Maluku di bagian Selatan, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kota dan Kabupaten Sorong, Papua Barat dan sebelah utara berbatasan dengan samudra pasifik dan Negara Republik Palau. (*)
                                                                        

loading...

Sebelumnya

4.722 siswa di Kota Sorong ikuti UNBK 

Selanjutnya

KNPB tetap komit perjuangkan Papua merdeka

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34513x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23282x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19063x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15609x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe