Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. SMA di Jayapura belum serahkan laporan dana BOS
  • Rabu, 12 April 2017 — 18:47
  • 1679x views

SMA di Jayapura belum serahkan laporan dana BOS

“Penerima dana BOS tahun lalu ada 103 sekolah, sementara yang memberikan laporan baru 28 sekolah tingkat SD dan 68 tingkat SMP, sementara untuk SMA dan SMK belum menyerahakan laporannya,” kata Agung dari pihak BPK. 
Rapat evaluasi penggunaan dana BOS di aula lantai II kantor bupati Jayapura – Jubi/Engel Wally 
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sekolah-sekolah yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana BOS (biaya operasional sekolah) tahun anggaran 2016. 

Hal ini terungkap dalam pertemuan BPK, Inspektorak Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten Jayapura, Rabu (12/4/2017) di aula lantai 2 kantor bupati Jayapura.

“Penerima dana BOS tahun lalu ada 103 sekolah, sementara yang memberikan laporan baru 28 sekolah tingkat SD dan 68 tingkat SMP, sementara untuk SMA dan SMK belum menyerahakan laporannya,” kata Agung dari pihak BPK. 

Dijelaskan, 23 dari 28 sekolah SMP yang memberikan LPJ pun masih keliru dalam membuat laporannya, baik waktu pelaporan maupun operasional penggunaan dana tersebut.

“Penggunaan dana BOS saat ini sudah menjadi perhatian serius masyarakat umum, termasuk Pemerintah pusat melalui BPK, karena laporan penggunaannya juga akan masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan tiap tahun. Dari jumlah tersebut berdasarkan dokumen yang diserahkan ini dan disinergikan dengan rangkaian pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK jelas akan mengarah kepada sebuah opini,”katanya. 

Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Siswanto mengatakan, LPJ dana BOS di kabupaten ini sebanyak 68 SD dan 28 SMP, sementara SMA dan SMK belum menyerahkan laporannya.

“Keterlambatan dalam memberikan laporan dari masing-masing sekolah di daerah ini karena belum padunya pemahaman terkait penggunaan dan pelaporannya. Sementara dana BOS yang dicairkan ini langsung dari rekening kas negara ke kas provinsi dan langsung dicairkan ke setiap sekolah dan tidak lagi ke kas daerah penerima (Kabupaten Jayapura),” katanya. 

“Secara aturan hal ini harus dipantau oleh daerah penerima karena masuk dalam LKPD,” lanjutnya.

Karena belum adanya laporan yang valid terhadap pelaporannya, maka seminggu kedepan BPK memberikan kesempatan kepada setiap sekolah untuk mempersiapkan laporannya dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. (*)

loading...

Sebelumnya

2017, legislator Jayapura target bahas 18 perda 

Selanjutnya

Pasien keluhkan sampah berserakan di RSUD Yowari

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33676x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17614x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16899x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe