Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bomberai
  3. Status kepemilikan tanah di Raja Ampat tidak jelas 
  • Rabu, 26 April 2017 — 08:31
  • 2156x views

Status kepemilikan tanah di Raja Ampat tidak jelas 

“Jangan asal main terbitkan sertifikat,” katanya. 
Ilustrasi logo Badan Pertanahan Nasional RI – Jubi/IST
Niko MB
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sorong, Jubi – Advokat senior dan putra asli Papua Decky Buce Feey menilai status kepemilikan tanah di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat tidak jelas alias bermasalah. 

Maka dari itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Dewan Adat Raja Ampat untuk serius memecahkan persoalan kepemilikan tanah bagi masyarakat adat di kabupaten ini. 

Hal ini dikatakan Decky untuk menanggapi sengketa lahan yang terjadi di Saleo. Kepemilikan tanah atas nama masyarakat adat Obet Feey dan Yonas Daam menjadi polemik akibat ststus kepemilikan ganda. Akibatnya terjadi dugaan jual di atas jual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Status tanah di Raja Ampat semua bermasalah. Pemda harus serius masalah itu. Ini bisa merugikan masyarakat adat,” katanya kepada Jubi di Sorong, Selasa (25/4/2017). 

Ia juga meminta Badan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat untuk teliti dalam mengeluarkan sertifikat atas kepemilikan tanah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya sertifikat ganda bagi status kepemilikan tanah masyarakat. 

“Jangan asal main terbitkan sertifikat,” katanya. 

Lembaga Masyarakat Adat Raja Ampat, Dewan Adat Raja Ampat dan semua pihak yang berkepentingan juga dimintanya untuk meninjau kembali pelepasan-pelepasan tanah adat yang telah di keluarkan bagi pemiliknya. 

Ketua Dewan Adat Byak Betew Raja Ampat, Mananwir Paul Fincen Mayor ditemui terpisah mengatakan, pihaknya akan meminta seluruh pemangku adat di daerah tersebut untuk duduk bersama semua elemen dan pemangku kepentingan masyarakat. Ia berharap masalah tanah segera diselesaikan dengan baik. (*)

loading...

Sebelumnya

Populasi penyu di Kaimana nyaris punah 

Selanjutnya

Dilantik, pengurus IMPT Manokwari diminta jaga kekompakan 

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23533x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19213x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15656x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12730x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10846x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe