Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Massa blokir jalan tol reformasi
  • Senin, 03 Oktober 2016 — 13:07
  • 1731x views

Massa blokir jalan tol reformasi

Puluhan massa yang mengatasnamakan pendukung ahli waris Intje Koemala versi Chandra Tanuwijaya pemilik sah lahan di jalan Tol Reformasi memblokir jalur depan pintu loket tol setempat.
Jalan tol reformasi. --tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Makassar, Jubi - Puluhan massa yang mengatasnamakan pendukung ahli waris Intje Koemala versi Chandra Tanuwijaya pemilik sah lahan di jalan Tol Reformasi memblokir jalur depan pintu loket tol setempat.

"Kami akan tetap memblokir jalan ini sampai pihak dari Kementerian PU-PR atau perwakilan Dinas PU menemui kami," ujar Koordinator aksi Andi Amin Halim Tamatappi di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (3/10/2016).

Menurut dia, 15 tahun lamanya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) tidak punya itikad baik membayarkan sisa ganti rugi lahan senilai Rp 9 miliar lebih.

"Ahli waris sudah jenuh dijanji-janji dan tidak kunjung dibayar. Kementerian selalu mencari alasan padahal semua mekanisme dan aturan hukum sudah kami penuhi," katanya.

Kementerian PU-Pera sebelumnya telah melakukan pembayaran tahap pertama pada 2001 sepertiga lahan seluas dua hektare lebih senilai Rp 2,5 miliar.

Sementara, sisanya dua pertiga seluas 48.222 meter persegi belum dibayarkan kemudian lahan yang belum dibayarkan 100 persen seluas 22.134 meter persegi.

Dengan rincian lahan yang belum dibayarkan 100 persen dengan luas 22.134 meter persegi senilai Rp 3,6 miliar lebih dan sisa lahan dua pertiga lahan 48.222 senilai Rp 5,3 miliar lebih dengan total yang belum dibayarkan Rp9 miliar lebih.

Selain itu putusan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA), nomor 17/PK/Pdt/2009 tertanggal 24 November 2010 memerintahkan Kementerian PU segera membayarkan sisa ganti rugi, namun urung dilakukan sampai detik ini.

"Kami berpedoman pada putusan MA bahkan sudah dikeluarkaan fatwa, apa lagi alasan Kementerian PU tidak membayarkan kami, jangan benturkan kami dengan aparat kepolisian dan pengelola tol juga masyarakat, ini hak yang kami tuntut," tegasnya dalam aksi.

Bahkan dirinya bersama ahli waris yang masih hidup telah menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Jokowi di depan Istana melalui aksi bahkan sampai di kantor Kementerian PU di Jakarta.

Pihak pengelola Tol Bosowa Marga Nusantara melalui Direktur Teknik Operasional, Ismail Malaliungan saat dialog dengan perwakilan aksi menyatakan tidak bisa bertanggungjawab atas masalah itu.

"Kami hanya pengelola tol masalah ini adalah bagian dari Kementerian PU yang membebaskan lahan kemudian kami kelola melalui pihak ketiga, tentunya ini dikembalikan ke mereka," katanya.

Dalam pertemuan itu dirinya juga memperlihatkan surat pengusulan fatwa akan dikirimkan ke MA saat menerima kiriman foto dari ponsel miliknya dari pihak Kementerian PU, namun itu pun dimentahkan pihak ahli waris karena dianggap palsu saat melihat salinan fatwa itu.

"Kami hanya mitra dari pemerintah dan tidak mengetahui alur tersebut, semua kami serahkan kepada mereka." kilahnya.

Berdasarkan pantauan dua loket masih diblokir pendemo menuntut perwakilan PU segera menemui pengunjukrasa. Kemacetan sepanjang dua kilometer di jalan bebas hambatan itu pun itu dapat terhindarkan.

Pendemo kemudian memblokir penuh jalan tersebut selama beberapa menit dan akhirnya memilih membubarkan diri dan akan melanjutkan aksinya pada Selasa besok sampai tuntutan mereka dipenuhi. (*)

loading...

Sebelumnya

Anggaran pendidikan Ternate baru 18 persen

Selanjutnya

Gempa bumi rata-rata 150 kali sebulan di Sulteng

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34002x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18440x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17463x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe