Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Kasus pungli dikembalikan kepada Pemkab Jayapura
  • Minggu, 07 Mei 2017 — 18:30
  • 1959x views

Kasus pungli dikembalikan kepada Pemkab Jayapura

“Pada tanggal 25 April kami telah mengikuti gelar perkara yang dilakukan di Polda Papua atas dugaan OTT (operasi tangkap tangan) pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum guru di SMPN 2 Sentani. Hasilnya, kasus ini dikembalikan kepada pihak Pemerintah daerah untuk mendapat pembinaan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam saat dihubungi Jubi di Sentani, Minggu (7/5/2017).
Lingkungan sekolah SMPN 2 Sentani – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1 

Sentani, Jubi – Dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan beberapa oknum guru di SMPN 2 Sentani, Kabupaten Jayapura belum lama ini sudah diselesaikan melalui gelar perkara yang dilakukan Polda Papua. Kasus ini akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti.

“Pada tanggal 25 April kami telah mengikuti gelar perkara yang dilakukan di Polda Papua atas dugaan OTT (operasi tangkap tangan) pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum guru di SMPN 2 Sentani. Hasilnya, kasus ini dikembalikan kepada pihak Pemerintah daerah untuk mendapat pembinaan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam saat dihubungi Jubi di Sentani, Minggu (7/5/2017).

Dikatakan, dari kasus ini semua pihak secara khusus penyelenggara pendidikan di daerah ini akan mengetahui bahwa Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang pungutan liar (Pungli) sangat penting untuk dilaksanakan.

“Kasus ini sesungguhnya tidak kepada oknum atau person, tetapi lebih kepada institusi sekolah, karena selama ini pihak penyelenggara pendidikan di daerah ini selalu mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2000, karena di dalamnya ada penanggulangan beban biaya oleh orang tua,” katanya. 

“Semangat ini membuat para guru melakukan penggalangan dari masyarakat dengan mengabaikan aturan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016,” lanjutnya. 

Salah satu orangtua murid Oktofianus S. mengatakan, pungutan yang dilakukan guru untuk kepentingan sekolah dan secara khusus bagi kepentingan siswa, hendaknya dibuat dalam laporan tertulis dan dilaporkan kepada pihak sekolah dan dinas terkait.

“Sepanjang pungutan yang dilakukan fungsinya untuk membantu sekolah maupun siswa, kita orang tua pasti mendukung, asalkan harus ada laporan tertulis yang disampaikan kepada semua pihak, sehingga apa yang dilakukan ini tidak menjadi bahan ancaman di kemudian hari,” kata Oktofianus. (*)

loading...

Sebelumnya

Tujuh orang diperiksa atas pembakaran lab SMU Nimboran

Selanjutnya

Kampung Yoboi dan Asei Pulau usulkan pembangunan rumah rakyat

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33892x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17894x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17105x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe