Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. PBB susun metode pelaporan situasi HAM untuk Pasifik
  • Jumat, 12 Mei 2017 — 11:43
  • 2060x views

PBB susun metode pelaporan situasi HAM untuk Pasifik

Perserikatan Bangsa-bangsa baru saja merampungkan penyusunan metode dan alat yang mempermudah pelaporan situasi hak asasi manusia bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Butuh waktu tiga tahun bagi PBB untuk menyelesaikan misi ini.
Ilustrasi. Perserikatan Bangsa-bangsa menyusun metode dan alat pelaporan situasi Hak Asasi Manusia bagi pemerintah negara-negara di Kepulauan Pasifik. /RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

New York, Jubi – Perserikatan Bangsa-bangsa baru saja merampungkan penyusunan metode dan alat yang mempermudah pelaporan situasi hak asasi manusia bagi negara-negara Kepulauan Pasifik. Butuh waktu tiga tahun bagi PBB untuk menyelesaikan misi ini.

Metode dan panduan yang disebut The Pacific Guide to Statistical Indicators for Human Rights Reporting ini diluncurkan pekan lalu. Tujuannya tak lain yaitu agar dapat memberikan indikator yang jelas bagi pemerintah negara-negara Pasifik ketika mereka melaporkan situasi hak asasi manusia kepada Komite HAM PBB.

Penasihat HAM senior PBB, Romulo Nayacalevu mengatakan bahwa metode dan panduan itu disusun sebagai respons atas kekurangan data dan informasi dari negara-negara Pasifik. Menurut dia, bagi kebanyakan pemerintah di negara Pasifik, pelaporan situasi HAM seperti ini bisa dianggap sebagai beban. Ia yakin dengan adanya metode dan panduan ini akan sangat membantu pemerintah dalam melaporkan situasi HAM di masing-masing negaranya.

“Salah satu tantangan bagi kami sebagai pemerintah dalam hal pelaporan situasi HAM sebenarnya apa yang seharusnya dilaporkan? Dan jika kita melaporkan informasi yang relevan, sebenarnya apa yang para ahli HAM di Jenewa inginkan dari laporan kami?” ujarnya.

Nayacalevu mengatakan, dengan adanya panduan dan metode laporan ini, negara-negara di Pasifik akan mudah melaporkan situasi HAM di masing-masing negaranya. Kadang, negara-negara Pasifik bingung melaporkan situasi HAM meski mereka telah menandatangani berbagai macam traktat HAM PBB.

Dalam menyusun buku panduan dan metode pelaporan ini, PBB mengajak dan mengumpulkan berbagai masukan dari negara-negara Pasifik. Akhir tahun lalu, pemerintahan dari sekitar 10 negara di Pasifik berembuk bersama memberikan masukan dalam rangka penyusunan laporan situasi HAM ini.

Menurut Romulo, dari sekitar sembilan traktat HAM PBB, negara-negara Pasifik telah meratifikasi setidaknya dua atau tiga traktat. Salah satu kewajiban negara yang meratifikasi yaitu melaporkan situasi HAM di negaranya secara periodik setiap empat tahun. **

loading...

Sebelumnya

Guam, Niue dan Tonga bertekad selamatkan bahasa asli

Selanjutnya

Papua Nugini waspadai impor daging unggas dari Asia Tenggara

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33899x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17940x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17142x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe