Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. ASN Papua diimbau hindari SPPD fiktif
  • Senin, 29 Mei 2017 — 17:36
  • 1306x views

ASN Papua diimbau hindari SPPD fiktif

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret atau April telah melakukan audit. Untuk itu ke depan, semua pihak harus berkomitmen untuk menolak SPPD fiktif.
Suasana Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua diimbau menghindari surat perintah perjalanan dinas (SPPD), khusus untuk biaya transportasi baik tiket maupun boarding pass.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret atau April telah melakukan audit. Untuk itu ke depan, semua pihak harus berkomitmen untuk menolak SPPD fiktif.

"Saya imbau kepada pimpinan SKPD/OPD dan Staf dibawahnya, agar menghindari SPPD fiktif, karena jika pada tahun 1980-an keatas SPPD bisa diketahui, apalagi boarding pass bisa diketahui kalau itu palsu," kata Elia kepada wartawan, di Jayapura, Senin (29/5/2017).

Terpisah, salah seorang pegawai di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua yang enggan diberitakan namanya mengaku, setiap perjalanan dinas setiap pegawai diharuskan mempertanggung-jawabkan biaya transportasi maupun tiket yang diberikan pimpinan.

"Biasanya setelah balik dari perjalan dinas, kami diharuskan menyerahkan bukti tiket, boarding pass dan bukti atau kuitansi biaya penginapan kepada bendahara untuk dipertanggungjawabkan," katanya.

"Dan setiap perjalanan dinas, pegawai harus membawa SPPD ke pimpinan kantor penghubung untuk ditandatangani dan di cap, dan pada saat kembali ke daerah harus diserahkan kepada bendahara," tambahnya. (*)

loading...

Sebelumnya

17 Kabupaten di Papua tak serahkan SAKIP 2016

Selanjutnya

Pemegang saham Bank Papua tolak pelaksanaan RUPS di Jayapura

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34320x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22555x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18768x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe