Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Ini kata ketua BPK soal WTP
  • Rabu, 31 Mei 2017 — 13:10
  • 2236x views

Ini kata ketua BPK soal WTP

“Pemda yang menerima wajar tanpa pengecualian bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Untuk itu kami berharap bagi pemda yang mendapat opini WTP, dapat menjelaskan hal tersebut kepada media dan masyarakat agar mendapat pemahaman yang sama,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (30/5/2017).
Ilustrasi BPK - IST
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Kepala BPK Provinsi Papua Benny Ruslandi mengatakan, pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan akuntansi pemerintahan, dengan pengandalan sistem pengendalian interen, kepatuhan kepada undang-undang.

“Pemda yang menerima wajar tanpa pengecualian bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Untuk itu kami berharap bagi pemda yang mendapat opini WTP, dapat menjelaskan hal tersebut kepada media dan masyarakat agar mendapat pemahaman yang sama,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (30/5/2017).

Ia mengatakan dari hasil pemeriksaan BPK masih ditemukan permasalahan-permasalahan umum dalam proses pelaporan keuangan pada tahun 2016.

“Yang pertama kelemahan pengendalian dalam pengelolaan kas, yang mengakibatkan penggunaan kas untuk tujuan lain, adanya rekening penampungan yang tidak terdaftar, dan disajikan dalam laporan keuangan, persediaan belum administrasi kan yang memadai,” katanya.

Pertangungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan salah pembebanan belanja, sehingga belanja tidak bisa dapat dilaporkan.

Dilanjutnya, penyerahan opini merupakan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah yang bersangkutan. Opini tersebut bukan pemberian atau pembelian dari BPK, tetapi hasil kerja keras yang konsisten dan terstruktur dan sistematis dari pemerintah daerah.

“BPK pun terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan keuangan daerah yang dilakukan naikkan pemberian rekomendasi perbaikan mendorong Pemda untuk menyusun rencana aksi berbagai permasalahan yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya laporan keuangan sesuai dengan yang disebutkan tadi,” katanya.

Ditemui bersamaan, Bupati Nabire Isayas Douw mengucapkan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah mendaptkan opini wajar tanpa pengeculian (WTP).

Kepada kabupaten/kota, yang belum berhasil mendaptkan predikat WTP, lanjutnya, sekiranya lebih giat menigkatkan kinerja penglolaan keuangan daerah sehingga dapat mewujudkan opini WTP. (*)

loading...

Sebelumnya

Masyarakat Papua diharapkan dukung pangdam baru 

Selanjutnya

Kota Jayapura canangkan Bulan Pancasila

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34506x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23261x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19055x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15606x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe