Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov akan susun Perda Larangan Kelompok Radikal di Papua
  • Sabtu, 03 Juni 2017 — 08:33
  • 3067x views

Pemprov akan susun Perda Larangan Kelompok Radikal di Papua

"Nanti kami akan mengemas satu perda pelarangan ini. Apalagi ini merupakan permintaan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua," katanya.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen saat berbicang dengan Gubernur Papua Lukas Enembe - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua berencana akan menyusun peraturan daerah (perda) yang isinya tenyang pelarangan terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (2/6/2017) mengatakan rencana tersebut akan dibahas dalam rapat kerja bersama para bupati dan walikota se Papua, yang rencananya akan diladakan pada Selasa (6/6/2016) di Jayapura.

"Nanti kami akan mengemas satu perda pelarangan ini. Apalagi ini merupakan permintaan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua," katanya.

Dirinya berharap, jika Papua sudah memiliki perda itu, seluruh kabupaten dan kota se Papua bisa menerapkan aturan tersebut. Dengan begitu Papua akan terhindar dari kelompok-kelompok radikal yang ingin memecah bela persatuan dan toleransi antar umat beragama.

"Masalah eksistensi kelompok radikal jadi perhatian kita. Makanya, pada Raker bupati dan walikota akan kita dorong untuk dibahas. Dengan harapan bisa menjadi satu konklusi untuk bagaimana terbit satu regulasi yang harus bisa menangkal semua bentuk radikalisme," ucapnya.

"Perda ini belaku bagi semua organisasi apa pun yang nantinya berkepentingan mengacaukan kepentingan negara diatas tanah ini," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berada di Tanah Papua untuk angkat kaki dari Bumi Cendrawasih.

"Papua ini tanah damai dan tidak bisa satu ajaran pun yang akan mencederainya. Saya harap Kapolda Papua dan Pangdam untuk memberikan perhatian serius kepada organisasi Islam radikal yang merongrong kedamaian di Papua," kata Enembe. 

Dirinya berharap, perkembangan isu SARA seperti Pilkada Jakarta, tidak terjadi di Papua.

"Kami di Papua menjaga NKRI secara utuh dan damai. Kita tidak terpengaruh dengan isu-isu menyesatkan sebab sejak dahulu kami sudah menjaga kedamaian, kerukunan antar-suku dan agama. Oleh sebab itu, kita harus sepakat untuk menjaga keutuhan negara ini dan dimulai dari Papua," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur sebut ada aset Pemprov yang dijual sebelum ia menjabat

Selanjutnya

Opini WTP murni kerja keras Pemprov Papua

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34506x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23261x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19055x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15606x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe