Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Kalimantan
  3. 809 IUP di Kaltim berpotensi dicabut
  • Selasa, 06 Juni 2017 — 16:29
  • 1782x views

809 IUP di Kaltim berpotensi dicabut

Samarinda, Jubi - Sebanyak 809 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur berpotensi dicabut karena berbagai hal seperti terbukti secara hukum lalai sehingga menimbulkan korban jiwa atau tidak melakukan reklamasi sesuai ketentuan.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak .Jubi/Soksinews.com
ANTARA
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Samarinda, Jubi - Sebanyak 809 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur berpotensi dicabut karena berbagai hal seperti terbukti secara hukum lalai sehingga menimbulkan korban jiwa atau tidak melakukan reklamasi sesuai ketentuan.

"Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah IUP yang berpotensi dicabut sebanyak 809 IUP yang tersebar di kabupaten/kota atau mencapai 57,62 persen dari total 1.404 IUP yang telah dievaluasi," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarinda, Selasa.

Ke-809 IUP yang potensial dicabut tersebut memiliki luas 2.452.105,39 hektare (ha). Sementara dasar evaluasi di antaranya mengacu pada sejumlah undang-undang terkait, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan persyaratan penertiban atau penataan perizinan pertambangan mineral dan batu bara.

Jika mengacu pada persyaratan penertiban atau penataan perizinan pertambangan mineral dan batu bara, maka potensi pencabutan IUP adalah semua pertambangan non-clear and clean (CnC), kecuali yang masih dalam proses evaluasi Dirjen Minerba ESDM.

Kemudian tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP / IUPK serta perundang-undangannya, IUP yang tidak diperpanjang, PKP2B / IUP yang telah terbukti secara hukum lalai sehingga menimbulkan korban jiwa.

Selanjutnya IUP yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan reklamasi dan revegetasi pertambangan selama masa operasi produksi pertambangan, sesuai dengan UU Nomor 4/2009, Pasal 119 dan Perda Kaltim Nomor 1 tahun 2015.

Potensi lain karena perusahaan yang meninggalkan lubang tambang yang tidak direklamasi / revegetasi, tidak sesuai dengan dokumen analisis manajemen dampak lingkungan (amdal).

"Potensi pencabutan IUP juga bagi pertambangan yang nyata-nyata merusak area tangkapan air, kemudian illegal mining harus ditindak. Evaluasi tidak untuk IUP yang masih dalam proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap (inkrah)," katanya.(*)

 

loading...

#

Sebelumnya

Puluhan rumah ludes dilahap jago merah

Selanjutnya

Perguruan tinggi se Kalimantan deklarasi anti radikalisme

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33850x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17813x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17052x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe