Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Pemilik lahan tambang berikan ultimatum pada pemerintah
  • Kamis, 08 Juni 2017 — 15:02
  • 1077x views

Pemilik lahan tambang berikan ultimatum pada pemerintah

Para pemilik lahan tambang dari empat desa memberikan waktu selama 14 hari pada pemerintah Papua Nugini untuk merespons petisi yang mereka ajukan.
Salah satu lahan tambang di Papua Nugini. /pacific.scoop.co.nz
Post Courier
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Port Moresby, Jubi – Para pemilik lahan tambang dari empat desa memberikan waktu selama 14 hari pada pemerintah Papua Nugini untuk merespons petisi yang mereka ajukan. Keempat desa yang mengajukan petisi yaitu dari Desa Papa, Desa Boera, Desa Rearea dan Desa Porebada.

“Pemerintah harus menjawab petisi kami terkait isu royalti dan pembayaran sewa dan penunjukkan Direktur PNG LNG Plant Site secara ilegal,” ujar Presiden Boera Heritage Association, Muri Henao.

Pemilik lahan di lahan tambang PNG LNG Project mendesak pemerintah untuk mulai menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Henao menyampaikan ini pada media dalam konferensi pers yang digelar oleh Asosiasi Pemilik Lahan PNG Plant.

Henao menambahkan, masyarakat belum berpengalaman dalam hal perubahan alam yang mereka alami dan para pemilik lahan hingga kini masih menderita. “Saya benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan pemerintah hingga kepentingan kami dikhianati,” ujarnya.

“Uang kami telah digunakan untuk membantu pemerintah menggelar pertemuan pemimpin Pasifik dan terus lanjut hingga pertemuan tingkat tinggi Asia Pasifik tahun 2018, namun apa yang pemerintah berikan untuk kami?” katanya.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena Sekretaris Negara, Isaac Lupari mengabaikan sejumlah surat yang pernah dilayangkan oleh para pemilik lahan. *

 

loading...

Sebelumnya

AS tak ingin kurangi pengaruhnya di Asia Pasifik

Selanjutnya

Pemerintah Fiji larang warga desa bekerja di Selandia Baru

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34319x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22551x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18762x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe