Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Belum ada sanksi tegas bagi ASN Papua
  • Senin, 12 Juni 2017 — 08:37
  • 898x views

Belum ada sanksi tegas bagi ASN Papua

Berdasarkan catatannya, kebanyakan sanksi yang diberikan masih dalam kategori ringan atau teguran. "Belum ada sanksi tegas, kalau sanksi ringat atau teguran ada. Penyebabnya paling banyak soal kehadiran atau absensi," kata Wenda kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (11/6/2017).
Ilustrasi ASN di lingkup pemerintahan Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda mengaku belum ada sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan provinsi Papua.

Berdasarkan catatannya, kebanyakan sanksi yang diberikan masih dalam kategori ringan atau teguran. "Belum ada sanksi tegas, kalau sanksi ringat atau teguran ada. Penyebabnya paling banyak soal kehadiran atau absensi," kata Wenda kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (11/6/2017).

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty mengingatkan para ASNnya untuk disiplin dalam kerja demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Ia mengatakan pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait upaya peningkatan disiplin ASN: PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai sebagai pengganti dari PP Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak relavan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

"PP Nomor 53 Tahun 2010 ditetapkan dengan peraturan pelaksananya yakni Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010," ucapnya.

Dia menambahkan, peraturan pemerintah memuat kewajiban dan larangan ASN serta tingkat dan jenis hukuman, sampai dengan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran. (*)

loading...

Sebelumnya

ASN Pemprov diingatkan disiplin dalam jam kerja

Selanjutnya

Pancang tiang pembangunan stadion dimulai

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23582x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19235x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15684x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12755x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10867x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe