Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua hanya akui lima wilayah adat
  • Selasa, 13 Juni 2017 — 08:36
  • 5394x views

Pemprov Papua hanya akui lima wilayah adat

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan pembagian lima wilayah adat di Papua telah dilakukan semasa pemerintahan Belanda. Untuk itu, pihaknya menolak usulan pemekaran wilayah adat.
Gubernur Papua Lukas Enembe - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Sampai hari ini Pemerintah Provinsi Papua hanya mengakui lima wilayah adat di Papua, yakni Tabi/Mamta, Saireri, Lapago, Meepago dan Anim Ha.

Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan pembagian lima wilayah adat di Papua telah dilakukan semasa pemerintahan Belanda. Untuk itu, pihaknya menolak usulan pemekaran wilayah adat.

"Saya nyatakan menolak usulan pemekaran wilayah adat di Provinsi Papua. Apalagi pembagian wilayah sudah melihat tipologi orang Papua," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Gubernur mengingatkan para kepala daerah untuk tidak memaksakan pemekaran wilayah, karena pembagiannya sudah melihat berbagai aspek.

"Jadi apa yang mereka bagi itu sudah karena ada kesamaan-kesamaan semua baku dekat antara Lapago dan Meepago. Jadi jangan memaksakan lagi pemekaran wilayah adat, karena agak susah," ucapnya. 

Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang Constant Otemka mengusulkan agar ada pemekaran wilayah adat di Provinsi Papua dengan alasan, luas wilayah dan perbedaan budaya antara masyarakat adat di Papua.

Menurutnya, untuk wilayah Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo harus menjadi satu wilayah adat tersendiri. Pasalnya, wilayah Lapago terlalu luas. "Ini ada kesalahan masa lalu. Tak bisa kita lanjutkan sekarang. Jadi pimpinan dan anggota MRP tolong sampaikan aspirasi kami dan dikasih solusi supaya kami bisa punya wilayah adat sendiri," kata Otemka.

Hal senada disampaikan Bupati Yalimo Lakius Peyon. Dirinya mengatakan, Pegunungan Bintang, Yalimo dan Yahukimo seharusnya menjadi satu wilayah adat tersendiri di luar dari Lapago, karena ada perbedaan ciri-ciri fisik, bahasa dan budaya.

"Kami memakai rotan, sedangkan di Lembah Wamena dan di Lani tak ada rotan. Sehingga kami merasa perlu ada di satu kawasan wilayah pembangunan atau wilayah adat. Bila perlu dilakukan penelitian ulang," kata Peyon. (*)
 

loading...

Sebelumnya

Pancang tiang pembangunan stadion dimulai

Selanjutnya

Peserta diklat diharuskan bawa bukti kinerja

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34411x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22984x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18970x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe