Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. DAS diminta seriusi persoalan tanah ulayat
  • Rabu, 14 Juni 2017 — 17:38
  • 934x views

DAS diminta seriusi persoalan tanah ulayat

Ia mengakui banyak aspirasi masyarakat kepada legislator terkait persoalan ulayat. Maka dari itu, DAS diharapkan serius menangani persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Dengan demikian, tidak terjadi aksi palang-memalang terhadap fasilitas umum.
Pemalangan di salah satu sekolah di Sentani – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua,

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura meminta kepada Dewan Adat Suku (DAS) di daerah ini agar serius menangani persoalan tanah ulayat yang digunakan untuk fasilitas umum semisal sekolah dan puskesmas.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Oktovianus Samon mengatakan, hingga kini persoalan hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah ulayatnya belum diselesaikan dengan baik. Oktovianus mencontohkan SMPN 2 Kemtuk Gresi yang kini persoalannya belum diselesaikan.

Ia mengakui banyak aspirasi masyarakat kepada legislator terkait persoalan ulayat. Maka dari itu, DAS diharapkan serius menangani persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Dengan demikian, tidak terjadi aksi palang-memalang terhadap fasilitas umum.

“Penyelesaian persoalan diselesaikan secara langsung di atas para-para adat dan semua berita acara dibuatkan lalu laporkan kepada pemerintah daerah. Demikian ada langkah tegas pemerintah daerah untuk cepat menyelesaikan dengan turun langsung untuk mengukur dan membayar hak-hak masyarakat, sehingga fasilitas tersebut akan menjadi aset pemerintah daerah,” katanya.

Koordinator DAS Kabupaten Jayapura, Daniel Toto ketika dikonfirmasi mengakui bahwa pihaknya selalu menyuarakan hal ini kepada masyarakat adat.

Menurutnya, DAS justru hadir untuk memfasilitasi masyarakat dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah ketika menghadapi persoalan tanah adat. Hanya saja belum ada laporan dan koordinasi dari masyarakat terkait persoalan yang mereka hadapi.

“Kita berharap agar masyarakat juga proaktif untuk memanfaatkan wadah kami untuk kepentingan mereka juga,” kata Daniel. (*)

loading...

Sebelumnya

Panitia FDS 2017 harus kerja maksimal

Selanjutnya

Bupati Jayapura: Yankes tanggung jawab masyarakat

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34411x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22984x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18970x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe