Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua agendakan workshop e-musrenbang
  • Kamis, 15 Juni 2017 — 18:06
  • 1316x views

Pemprov Papua agendakan workshop e-musrenbang

"Pelaksanaa workshop e-musrenbang sebelumnya sudah diikuti sembilan kabupaten dan kota. Untuk itu, kami akan kembali lakukan itu," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (15/6/2017).
Ilustrasi Kantor Gubernur Papua - Jubi Dok
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi - Asisten Bidang umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan Pemprov Papua akan mengagendakan workshop e-musrenbang bagi daerah yang belum ikut kegiatan tahunan tersebut. Rencananya akan diikuti 10 kabupaten.

"Pelaksanaa workshop e-musrenbang sebelumnya sudah diikuti sembilan kabupaten dan kota. Untuk itu, kami akan kembali lakukan itu," kata Auri kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (15/6/2017).

Diharapkan, melalui e-musrenbang tersebut, pelaksanaan pembangunan di masing-masing wilayah menjadi lebih maksimal dan jauh dari praktek KKN. Untuk itu dalam workshop nanti, katnya, akan membahas soal implementasi e-musrenbang, e-budgeting, e-perizinan serta e-samsat.

Selain itu, dalam pelaksanaan juga bakal dibahas mengenai E-TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang merupakan salah satu program turunan dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).

"Dalam program ini kita ikut dibantu KPK dalam memberikan jawaban kepada pegawai negeri. Terutama tentang peningkatan kapasitasnya sehingga dari situ terbit besaran upah kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)," ucapnya.

Dia menambahkan, selama ini Pemprov Papua dalam pembayaran tunjangan bagi pegawai negeri, berpatokan dari tingkat kehadiran dan kinerja pegawai.

Terpisah, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayahnya untuk mengkaji ulang pemberlakukan tunjangan khusus yang selama ini diberikan kepada ASN di lingkup pemerintahan provinsi.

Pasalnya, pemberlakuan tunjangan dirasa sudah tak lagi sesuai dengan harga bahan pokok di Papua, dimana telah mengalami beberapa kali kenaikan akibat dipengaruhi berbagai faktor, seperti bahan bakar minyak.

"Saya kira harus dikaji dulu. Sebab yang kami dengar itu aturan lama sehingga harus di kaji. Kalau dikaji artinya nilainya dinaikan," kata Enembe. (*) 

loading...

Sebelumnya

LKPP gelar bimtek bagi pengawas pemerintah

Selanjutnya

Masalah PHK karyawan freeport ditangani kementerian ketenagakerjaan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23582x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19235x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15684x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12755x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10867x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe