Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Sidang sengketa tanah gereja Adven ditunda
  • Kamis, 22 Juni 2017 — 09:00
  • 1227x views

Sidang sengketa tanah gereja Adven ditunda

Pihak pengugat Ev. Samuel Kreuta dan Wilem Kreuta melawan ketua gereja Masehi Advent hari ke tujuh Papua dan pihak BPN Kabupaten Jayapura.  
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Jayapura, Syafruddin saat diwawancarai di ruang kerjanya usai persidangan – Jubi/Agus Pabika
Agus Pabika
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Sidang kasus sengketa tanah jalan raya Doyo Baru, Depapre – kompleks perkantoran Yayasan Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Papua seluas  279.320 m2 atau 27.93 hektare yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (21/6/2017) ditunda hingga Senin (10/7/2017) untuk mencapai kesimpulan. 

Hal tersebut dikatakan hakim ketua Syafruddin, SH usia memimpin sidang perkara terakhir di Pengadilan Negeri Klas 1 Jayapura yang dihadiri oleh pengugat dan tergugat. 

Pihak pengugat Ev. Samuel Kreuta dan Wilem Kreuta melawan ketua gereja Masehi Advent hari ke tujuh Papua dan pihak BPN Kabupaten Jayapura.  

“Jadi, pemeriksaan 2 saksi dari tergugat dan ini sidang pembuktian terakhir. Penggugat Samuel Kreuta dkk. dan tergugat I pihak gereja dan tergugat II BPN Kabupaten Jayapura. Namun tidak menghadirkan saksi hanya mengajukan bukti tertulis dan pihak gereja menghadirkan 5 orang saksi secara keseluruhan,” katanya. 

Lanjutnya, pihak pengugat mengadukan 4 lokasi yang bermasalah, termasuk bangunan sekolah SD dan SMP. Setelah mendengarkan kesimpulan pada Senin (10/7/2017) dan 2 minggu kemudian bila tidak ada halangan pengadilan akan putuskan perkara. 

Sementara itu, Juhari dalam surat dakwaan tuntutan tertulis pengugat membatalkan dan tidak sah untuk surat pelepasan yang telah/pernah di buat untuk 5 lembar sertifikat tanah karena tidak berdasar. 

Pihak tergugat I harus membayar ganti rugi atas tanah adat yang di gunakan selama ini sebesar Rp 79, 6 miliar dikurangi total pinjamam (uang muka panjar) yang pernah diambil oleh pengugat. 

“Dan untuk BPN Kabupaten Jayapura untuk segera mencabut kepemilikan 5 sertifikat tanah milik tergugat,” katanya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Dinas Tanaman Pangan perkenalkan mesin penggiling 

Selanjutnya

BTM akan minta polisi back up Satpol PP

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34319x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 22551x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18763x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe