Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Penggunaan dandes harus diketahui masyarakat Paniai
  • Jumat, 23 Juni 2017 — 07:12
  • 2062x views

Penggunaan dandes harus diketahui masyarakat Paniai

Thomas Yeimo meminta seluruh kepala kampung menerapkan sistem keterbukaan dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Keterbukaan itu, lanjutnya, bisa tentang asal dana, program yang sudah dan sedang dijalankan, sisa anggaran, hingga dana yang digunakan oleh perangkat desa.
Kepala DPMK Paniai, Thomas Yeimo (kiri) dalam suatu kegiatan – Jubi/Ist
Abeth You
Editor : Yuliana Lantipo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Tetap No. 1 di Tanah Papua

Paniai, Jubi – Penggunaan Dana Desa (dandes) harus diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Paniai, Papua, sebagai bentuk transparansi untuk menghindari segala bentuk dugaan penyelewengan anggaran oleh oknum tertentu.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Paniai, Thomas Yeimo. Menurutnya, masyarakat Paniai di 216 kampung harus tahu semua program yang direncanakan aparat setempat.

Thomas Yeimo meminta seluruh kepala kampung menerapkan sistem keterbukaan dalam pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Keterbukaan itu, lanjutnya, bisa tentang asal dana, program yang sudah dan sedang dijalankan, sisa anggaran, hingga dana yang digunakan oleh perangkat desa.

“Salah satu bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan bisa melalui pemasangan banner di lokasi strategis desa masing-masing. Masyarakat harus tahu tentang penggunaan dana desa ini dan apa saja program yang akan dilakukan dengan dana itu. Ini tanggung-jawab kita bersama, terutama tenaga-tenaga pendamping,” katanya kepada Jubi via seluler, Kamis (22/6/2017).

“Kami akan fokus pada pengawasan di tingkat lapangan (kampung), kami sudah membentuk satuan kerja sehingga kami akan turun keliling ke semua kampung untuk pastikan. Jadi, kami tidak main-main. Pengawasan dan pemberdayaan kami pertegas,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan turun lapangan untuk sosialisasi tentang APDK, RKP dan pengajuan ADK serta DD yang ada kepada aparat desa dan di depan masyarakat umum. “Setelah itu baru bisa cairkan dana,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Paniai, Herman Adii, berpendapat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program dandes dan anggaran yang disiapkan pemerintah.

“Hal ini yang tidak boleh terjadi. DPMK, pendamping dan aparat kampung harus bisa mensosialisasikan program ini secara rutin di masing-masing kampung agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap aparat kampung. Dengan sepengetahuan masyarakat, maka dana ini yang dimiliki juga bisa digunakan sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat,” kata Herman.

Ia juga meminta semua pihak terkait melakukan pengawasan kinerja aparat kampung agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat masing-masing kampung. 

"DPRD dan masyarakat harus mengawasi dana desa yang sudah dan yang akan cair. Segala bentuk penyelewengan saya yakin bisa disanksi pidana,” imbuhnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Disdukcapil Paniai kehabisan blangko Kartu Keluarga

Selanjutnya

Paroki bertanggung jawab untuk keselamatan umat

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34478x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23197x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19035x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15595x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe