Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nabire Membangun
  3. Wakil Bupati Nabire minta semua OPD tindak lanjut temuan BPK
  • Rabu, 12 Juli 2017 — 23:50
  • 1730x views

Wakil Bupati Nabire minta semua OPD tindak lanjut temuan BPK

“Saya sudah arahkan dan harapkan supaya semua bekerja keras untuk menyelesaikan masalah administrasi dan penyetoran kembali. Saya berharap kepada seluruh kepala OPD agar setelah menerima laporan BPK, wajib untuk mempertanggungjawabkannya,” kata Amirullah Hasyim dalam arahannya Rabu (12/7/2017). 
Wakil Bupati Amurulla ketika memberikan arahan kepala seluruh kepala OPD di ruang rapat Sekda Kabupaten Nabire – Jubi/Titus Ruban
Titus Ruban
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Nabire, Jubi – Wakil Bupati Nabire Amirullah Hasyim menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPJ Kabupaten Nabire tahun 2016.

“Saya sudah arahkan dan harapkan supaya semua bekerja keras untuk menyelesaikan masalah administrasi dan penyetoran kembali. Saya berharap kepada seluruh kepala OPD agar setelah menerima laporan BPK, wajib untuk mempertanggungjawabkannya,” kata Amirullah Hasyim dalam arahannya Rabu (12/7/2017). 

Wabup menjelaskan ada dua yakni pertanggungjawaban, secara administrasi dan kedua adalah wajib menyetor.  “Paling lambat 60 hari. Tetapi kalau lewat maka siap untuk diproses pidana,” tegasnya.

Amirullah juga menegaskan agar semua pimpinan OPD dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti peraturan KPK No.7 tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

“Yang mewajibkan semua Kepala OPD, eselon III, bendahara, pemegang kegiatan. Mereka ini semua wajib melaporkan harta kekayaannya,” katanya.

Amirullah menegaskan LHKPN harus dilaporkan ke KPK setiap dua tahun. “Untuk tahun ini paling lambat bulan November sudah diserahkan ke KPK,” tegasnya.

Kemudian mengenai penyerapan, Amirullah Hasyim menegaskan setiap OPD wajib melaporkan setiap triwulan. 

”Kita tahu bersama, sekarang kita sudah meraih WTP. Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala OPD atas kinerjanya sehingga kita bisa mencapai WTP. Tetapi ingat, untuk mempertahankan jauh lebih berat dari pada merebut,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire Sarman mengatakan teknis pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD 2016  sudah hampir selesai masa pelaporannya.

“Ini merupakan instruksi Bupati untuk ditindak lanjuti. Setiap kepala OPD segera menindak lanjuti paling lambat tanggal 29 Juli nanti,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dipaksa Menjadi Tersangka Pidana Pilkada, #SaveGubernurLukasEnembe

Selanjutnya

Wakil Bupati Nabire pimpin rapat bidang MTQ 2018

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23423x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19125x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15631x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12662x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe