Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua sependapat LPSE dibubarkan
  • Selasa, 25 Juli 2017 — 13:42
  • 997x views

Legislator Papua sependapat LPSE dibubarkan

Ia mengatakan, LPSE selama ini tidak mengakomodir kontraktor asli Papua. Mereka selalu sulit memenangkan tender atau kalah bersaing dengan berbagai alasan. 
Ilustrasi Kantor DPR Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Emus Gwijangge menyatakan sependapat jika Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditutup, lantaran dianggap tidak menguntungkan orang asli Papua terutama para pengusaha, seperti apa yang dikeluhkan kontraktor asli Papua pekan lalu.

Ia mengatakan, LPSE selama ini tidak mengakomodir kontraktor asli Papua. Mereka selalu sulit memenangkan tender atau kalah bersaing dengan berbagai alasan. 

"Kalau kehadiran LPSE tidak menguntungkan dan memberikan kesempatan kepada kontraktor asli Papua, lebih baik sistem lelang pekerjaan dikembalikan ke setiap SKPD," kata Emus, Senin (24/7/2017).

Katanya, kehadiran LPSE harusnya dapat memberikan membuat orang asli Papua bersaing, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kehadiran LPSE merugikan dan membuat kontraktor asli Papua tersingkir, padahal banyak di antara mereka yang memiliki kemampuan dan peralatan memadai.

"LPSE ini saya tidak mengerti, apakah lembaganya atau orang-orang di dalamnya yang salah. Harusnya LPSE hadir merangkul orang asli Papua. Namun selama ini, kebanyakan yang lolos tender adalah orang-orang non Papua,” ujarnya.

Menurutnya, jika memang kontraktor asli Papua sudah memenuhi syarat, harusnya tidak perlu dipersulit. Jangan seakan-akan ada aturan yang sengaja dibuat untuk tidak meloloskan pengusaha asli Papua. 

"Banyak aduan ke DPR Papua, LPSE itu hanya formalitas. Banyak orang yang bermain di dalamnya. Harus kasih kesempatan kepada putra daerah yang sudah memiliki perusahaan dan peralatan memadai," katanya.

Hal yang senada dikatakan anggota Komisi IV DPR Papua bidang infrastruktur, Thomas Sondegau. Ia mengatakan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun LPSE harus dievaluasi terhadap pelaksanaan sistem pelelangan yang selama ini ada di lembaga itu. 

Menurutnya, tak dipungkiri di Papua, pengusaha dari luar lebih mendominasi proyek di pemerintahan atau instansi lainnya di Papua. 

“Apakah pengusaha Papua tidak mampu? Atau seperti apa," kata Thomas. 

Padahal lanjut dia, secara kasat mata banyak pengusaha asli Papua yang memiliki kualifikasi dan peralatan yang memadai. 

"Harusnya bagaimana pengusaha asli Papua dapat diberdayakan. Namun memang tidak dipungkiri ada oknum pengusaha Papua yang nakal. Sudah diberikan pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dijual kepada pengusaha lain," imbuhnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kasus kitab suci terbakar, oknum TNI didakwa pasal 156a KUHP

Selanjutnya

Ketua KPU Papua: tidak mungkin PSU Jayapura daitunda

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34016x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 18530x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17506x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe