Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Belum ada yang protes pengalihan tarif listrik nonsubsidi
  • Kamis, 27 Juli 2017 — 00:15
  • 1126x views

Belum ada yang protes pengalihan tarif listrik nonsubsidi

Manajer PLN Persero Area Jayapura John Yarangga mengatakan, konsumen yang ingin tetap disubsidi harus memiliki surat keterangan miskin dari kelurahan tempat berdomisili dan dilanjutkan ke kantor distrik.
Ilustrasi PLN - Dok/Jubi
Sindung Sukoco
Editor : Syofiardi
LipSus
Features |
Rabu, 19 Desember 2018 | 06:43 WP
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi
 
Jayapura, Jubi- PLN (Perusahaan Listrik Negara) Area Jayapura mengaku belum pernah menerima laporan ada masyarakat yang komplain terkait pengalihan tarif nonsubsidi, terutama konsumen listrik 900 VA di Kota Jayapura.

Manajer PLN Persero Area Jayapura John Yarangga mengatakan, konsumen yang ingin tetap disubsidi harus memiliki surat keterangan miskin dari kelurahan tempat berdomisili dan dilanjutkan ke kantor distrik.

"Jika keberatan silakan ajukan ke kelurahan setempat, minta surat keterangan miskin, lalu datanya itu akan masuk ke distrik," ujar John Yarangga kepada Jubi, Selasa (25/7/2017).

Data dari kecamatan itu akan digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menentukan konsumen mana yang layak untuk diberi subsidi.

Jadi dengan melakukan pengecekan dengan data fakir miskin dari TPN2K, kemudian dicocokkan dengan nomor NIK dan data konsumen PLN untuk mempermudah pengecekan, termasuk di golongan mana.

"Lewat mekanisme seperti itu, tingkat ketepatan sasaran penerima subsidi listrik diyakini akan semakin baik," ujarnya.

Untuk di Area Jayapura hingga 25 Juli 2017, kata Yarangga, pihaknya sudah menyelesaikan survei kurang lebih 62 persen atau 11.101 pelanggan dari target  17.749 pelanggan dari data TNP2K milik Pemerintah.

"Dan ini akan berakhir hingga September mendatang dan tinggal dua bulan kita akan selesaikan," ujarnya.

Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) I Made Suprateka mengatakan, pemerintah membuka layanan pengaduan bagi pelanggan listrik 900 VA yang subsidinya dicabut. Awal 2017, subsidi bagi sekitar 18 juta pelanggan listrik 900 VA dicabut.

"Kalau dia merasa, 'Kok saya dianggap tidak berhak menerima subsidi, silakan membuat aduan ke kecamatan, ke pemerintah daerah," kata Made seperti dikutip dari Tempo.co. (*)

loading...

Sebelumnya

Penjual makanan ringan di Pelabuhan Aikai untung berlipat

Selanjutnya

Telkomsel mudahkan pelanggan yang pergi haji 2017

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23565x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19224x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15668x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12750x views
Domberai |— Senin, 10 Desember 2018 WP | 10854x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe