Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Grasi untuk Uwamang, ujian untuk Jokowi
  • Senin, 31 Juli 2017 — 07:27
  • 1523x views

Grasi untuk Uwamang, ujian untuk Jokowi

"Remisi ini pengajuan perubahan pidana dari seumur hidup menjadi pidana sementara. Sudah diajukan dan semoga Agustus tahun ini sudah ada kepastian," kata Wilhelmus Pigai via teleponnya kepada Jubi, Minggu (30/7/2017).
Antonius Uwamang saat menjalani persidangan di pengadilan Jakarta 11 tahun yang lalu – Getty Images
Arjuna Pademme
Editor : Kyoshi Rasiey
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Wilhelmus Pigai menyatakan, setelah perjuangan pemindahan terpidana seumur hidup, Antonius Uwamang dari Lapas Cipinang, Jakarta ke Lapas Abepura, Kota Jayapura, Papua berhasil, pihaknya kini berupaya agar Uwamang mendapat remisi (pengurangan hukuman) atau grasi (pengampunan dari presiden).

Anggota Komisi I bidang politik, hukum dan HAM itu mengatakan, sejak pekan lalu, Anton Uwamang telah dipindahkan ke LP Abepura. Perjuangan berikutnya adalah mengupayakan remisi atau grasi terhadap Uwamang. 

"Terkait remisi, ini sedang dalam proses. Remisi ini pengajuan perubahan pidana dari seumur hidup menjadi pidana sementara. Sudah diajukan dan semoga Agustus tahun ini sudah ada kepastian," kata Wilhelmus Pigai via teleponnya kepada Jubi, Minggu (30/7/2017).

Menurutnya, dengan dipindahkannya Anton Uwamang ke Papua, akan memudahkan pihak keluarga memantau kondisinya dan mengunjunginya.

"Anton selama hampir 12 tahun ditahan di LP Cipinang. Selama itu pihak keluarga tidak pernah menjenguknya. Kami bersyukur upaya kami dan pihak keluarga meminta Anton dipindahkan, sudah berhasil. Ia sudah tiba di LP Abe sejak, Selasa (25/7)," ujarnya.

Katanya, selain upaya pemindahan dari LP Cipinang ke LP Abepura dan remisi (pengurangan hukuman), pihaknya juga memperjuangkan grasi atau pengampunan dari presiden untuk terpidana yang didakwa melakukan penembakan di Mimika, 2002 lalu itu. 

"Jadi ada tiga hal yang kami perjuangkan. Pemindahan penahanan itu sudah berhasil. Kemudian remisi dan grasi yang kini sedang dalam proses dan menunggu keputusan," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I, Orwan Tolli Wone mengatakan, jika melihat rekam jejak Uwamang selama di Lapas Cipinang, sudah sewajarnya dia mendapat remisi.

"Uwamang berhak mendapat remisi seperti narapidana lainnya. Itu hak warga binaan, apalagi selama menjalani masa hukuman, Uwamang tidak pernah bermasalah," kata Orwan. 

Anton Uwamang divonis seumur hidup dengan dakwaan melakukan penembakan terhadap konvoi kendaraan karyawan PT Freeport Indonesia, 21 Agustus 2002 yang mengakibatkan dua warga Amerika, Ricky Lynn Spier (44 tahun) dan Leon Edwin Burgon (71) serta warga Indonesia, Bambang Riwanto meninggal dunia.

Selain Anton, rekannya Yulianus Deikme dan Agustinus Anggaibak dituntut hukuman 15 tahun penjara. Yairus Kiwak, Pendeta Ishak Onawame, Esau Onawame dan Hardi Sugumol dituntut hukuman delapan tahun penjara.

Ujian untuk Jokowi
Perjuangan untuk mendapatkan grasi bagi Uwamang ini sekaligus akan menjadi ujian bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo. Meskipun ia pernah membebaskan lima tahanan politik Papua pada bulan Mei tahun 2015 lalu, namun tak satupun dari kelimanya merupakan seorang terpidana seumur hidup.  Presiden yang akrab dipanggil Jokowi ini pun dianggap tak kunjung membuktikan komitmen pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, berikut kondisi demokrasi di Papua.

Setara Institute beberapa waktu lalu menyebutkan dalam ranah kebijakan, terbukti Presiden Joko Widodo tidak memiliki satupun kebijakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun peraturan atau perundangan-undangan yang menyangkut permasalahan HAM. Sebaliknya, Jokowi hanya bermanuver politik dengan upaya membuka kran demokrasi secara parsial seperti pemberian grasi terhadap tapol, pencabutan atas pembatasan pers asing, dan pembentukan tim penyelesaian kasus HAM di Papua, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Papua secara holistik.

“Bahkan, dalam langkah politik presiden tersebut terkesan ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi, presiden memberikan grasi terhadap lima tapol dan memberikan kebebasan pers asing. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah melakukan aksi penangkapan secara massif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua. Bahkan, Presiden justru berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angakatan Laut, dan penambahan pasukan di Papua. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dengan vulgar masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua,” ungkap Bonar Tigor Naipospos, Wakil Direktur Setara Institute.

Di forum internasional, lanjut Naipospos, Jokowi menjalankan diplomasi ‘tutup mata’ dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi pelanggaran HAM di Papua. Dalam banyak forum, pemerintah lebih defensif tanpa dasar memadai. Keangkuhan pemerintah di hadapan internasional dengan mengabaikan laporan  situasi hak asasi manusia adalah bukti pengingkaran atas kebijakan humanis yang pernah dijanjikan oleh Jokowi. (*)

loading...

Sebelumnya

Tak sesuai fakta persidangan, putusan terhadap Obby Kogoya dinilai rasis

Selanjutnya

Sidang pasal makar : Salah tafsir pemerintah dan aparat keamanan

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23515x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19193x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15652x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12721x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe