Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Sidang pasal makar : Salah tafsir pemerintah dan aparat keamanan
  • Selasa, 01 Agustus 2017 — 16:36
  • 1391x views

Sidang pasal makar : Salah tafsir pemerintah dan aparat keamanan

Ia berpendapat, penegak hukum di Indonesia tidak mengerti arti makar yang sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang KUHP.
Ahli hukum pidana Andi Hamzah
Kyoshi Rasiey
Editor :
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji materi terhadap pasal-pasal makar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sidang tersebut, ahli hukum pidana Andi Hamzah mempersoalkan penafsiran yang keliru soal pengertian makar.

Ia berpendapat, penegak hukum di Indonesia tidak mengerti arti makar yang sesungguhnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang KUHP.

"Ketentuan tentang makar untuk kejahatan terhadap keamanan negara telah salah atau keliru diartikan sehingga akan membungkam hak rakyat berpendapat," kata Andi saat bersaksi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (1/8), dikutip CNN Indonesia.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti ini mangatakan, makar adalah percobaan pembunuhan terhadap pimpinan negara, baik eksekusi tersebut berhasil ataupun tidak.

Ia pun menyayangkan tindakan Pemerintah terhadap orang-orang yang dianggap melakukan makar, seperti penangkapan tersangka makar jilid satu usai Aksi 212, serta tersangka makar jilid dua yang hendak melakukan Aksi Bela Islam pada Maret 2017 lalu.

"Salah mengartikan makar itu yang dipersoalkan. Orang itu tidak melakukan makar sebenarnya. Makar itu mencoba membunuh presiden, mencoba kudeta," ujarnya.

"Karena sekarang telah terjadi salah tafsir soal makar. Saya mengusulkan kepada DPR yang sekarang sedang membahas KUHP nasional, supaya pembunuhan terhadap Presiden diatur (hukuman) pidana mati, dan percobaan pembunuhannya, pidana seumur hidup," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah mengatakan, pasal yang mengatur tentang perbuatan makar banyak menyasar ekspresi politik.

"Dalam penelitian ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), beberapa kasus terkait ekspresi politik secara damai dipidana dengan pasal-pasal makar tersebut," kata Roichatul seperti dikutip Antara dalam persidangan bulan Juni lalu.

Pemohon perkara pasal makar Nomor 28/PUU-XV/2017 adalah Hans Wilson Wader, Meki Elosak, Jemi Yermias Kapanai, dan Pastor John Jonga, serta Yayasan Satu Keadilan dan Gereja Kemah Injil di Papua. Mereka menguji Pasal 104, serta Pasal 106 hingga Pasal 110 KUHP. Menurutnya, ketentuan mengatur soal makar tersebut digunakan Pemerintah untuk mengkriminalisasi Pemohon serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara. (*)

loading...

Sebelumnya

Grasi untuk Uwamang, ujian untuk Jokowi

Selanjutnya

Hamil, satu jamaah calon haji Merauke batal berangkat

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23517x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19201x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15654x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12725x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe