Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Banyak tanah pertanian tidak miliki sertifikat
  • Selasa, 11 Oktober 2016 — 13:50
  • 2166x views

Banyak tanah pertanian tidak miliki sertifikat

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya sembilan persen tanah pertanian di daerah itu yang memiliki sertifikat.
Lahan pertanian di Gorontalo. -- tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Gorontalo, Jubi - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyebutkan hanya sembilan persen tanah pertanian di daerah itu yang memiliki sertifikat.

"Sejauh ini para petani enggan mengurusi sertifikat karena tanah pertanian yang mereka kerjakan sebagian besar merupakan tanah warisan yang dimiliki bersama keluarga," jelas Kepala Sub Bagian Tata Ruang Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu, Lukman Otaya, Selasa (11/10/2016).

Lukmam menjelaskan, kebanyakan dari tanah warisan masih bermasalah dan itu merupakan hambatan dalam mengurus sertifikan kepemilikan dengan hanya menyebutkan satu nama saja.

"Jika mereka mau mengurs sertifikat maka harus ada surat keterangan dari kepala desa. Dimana dalam surat itu harus menyebutkan tanah tersebut bebas dari sengketa. Tujuanya bagus, agar tidak timbul persoalan baru ketika sertifikat sudah diterbitkan oleh BPN," tuturnya.

Persoalan lain adalah para petani hanya menggarap lahan milik orang lain yang tidak tinggal di Kabupaten Bone Bolango. Untuk itu, sertifikat kepemilikan tanah pertanian sulit diterbitkan.

Meski tanpa sertifikat terbitan dari BPN, para petani tetap pemilik sah di mata hukum Indonesia. Karena ada sertifikat surat tanah biasa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa. "Surat itu juga bisa mejadi pegangan untuk bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum," kata Lukman. (*)

loading...

Sebelumnya

Sulut antisipasi ketersediaan kebutuhan pokok

Selanjutnya

Nelayan minta pemerintah hapus izin kapal kecil

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34487x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23229x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19044x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15601x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe