Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kasus Paniai, umumkan dulu hasil investigasi baru bicara autopsi
  • Rabu, 12 Oktober 2016 — 11:29
  • 716x views

Kasus Paniai, umumkan dulu hasil investigasi baru bicara autopsi

“Kami minta umumkan hasil investigasi dari Mabes Polri, TNI dan Komnas HAM itu sesuai surat permintaan Komnas HAM sendiri,” kata dia sambil merujuk pada 2 surat KOMNAS kepada TNI-Polri terkait investigasi kasus Paniai, yang ditandatangani Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat tertanggal 19 September 2016.
Gambar Baliho berukuran 4×4 yang berdiri gagah di depan Kantor Distrik Paniai Timur, Kota Enarotali – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Selasa, 18 Desember 2018 | 16:32 WP
Features |
Senin, 17 Desember 2018 | 13:10 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari wilayah adat Meepago, Yones Douw, menegaskan siapapun dipersilahkan turun lakukan autopsi terhadap empat jasad siswa di lapangan Karel Gobay Enarotali, yang ditembak oknum aparat gabungan dalam kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 lalu.

“Entah siapapun boleh turun lakukan autopsi terhadap jasad empat siswa di Enarotali, Paniai. Tapi, yang dituntut kepada Mabes Polri, Mabes TNI dan Komnas HAM adalah segera mengumumkann hasil investigasi yang dilakukan oleh mereka waktu itu,” kata aktivis HAM Meepago, Yones Douw melalui sambungan telpon, Selasa, (11/10/2016).

Menurut Yones, hal itu merupakan bukti pertanggungjawaban kepada publik, terutama korban dan keluarga korban di Paniai, agar bisa melakukan investigasi selanjutnya. “Jelas, kami tetap menolak otopsi sebelum ada pengumuman hasil investigasi itu,” kata Douw.

“Kami minta umumkan hasil investigasi dari Mabes Polri, TNI dan Komnas HAM itu sesuai surat permintaan Komnas HAM sendiri,” kata dia sambil merujuk pada 2 surat KOMNAS kepada TNI-Polri terkait investigasi kasus Paniai, yang ditandatangani Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat tertanggal 19 September 2016.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR. Gobay, menegaskan bahwa autopsi tak perlu terlalu cepat diminta.

“Gelar perkara dibuat, saksi, bukti yang ada itu digelar dulu,” kata John kesal.

“Proses investigasi belum dijalankan tapi minta autopsi. Saya duga ini agenda titipan salah satu institusi,” katanya.

Lebih lanjut ditegaskan Gobay, korban kasus Paniai Berdarah bukan hanya yang meninggal dunia, namun ada lain yang masih hidup sampai sekarang.

“Ada proyektil dari korban yang dirawat di RSUD Paniai yang pernah diberikan oleh dokter RSUD Paniai ke tim laboratorium Mabes Polri.  Tolong Mabes Polri umumkan itu milik siapa. Jangan bungkam seribu bahasa,” tegas sekretaris II Dewan Adat Papua ini.(*)

loading...

Sebelumnya

Tak benar Bupati Pegubin dikendalikan tim sukses

Selanjutnya

Keluarga almarhum Rojit mengaku tak puas Dolfianus divonis tujuh tahun

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23515x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19192x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15652x views
Meepago |— Rabu, 12 Desember 2018 WP | 12721x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe