Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bali NTT
  3. Gubernur Bali minta ASN awasi dana hibah dan bansos
  • Kamis, 13 Oktober 2016 — 14:41
  • 1844x views

Gubernur Bali minta ASN awasi dana hibah dan bansos

Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta 1.000 aparatur sipil negara yang diterjunkan untuk serius melakukan monitoring dan evaluasi pengecekan dana hibah dan bansos yang diterima masyarakat.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika. -- tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Denpasar, Jubi - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta 1.000 aparatur sipil negara yang diterjunkan untuk serius melakukan monitoring dan evaluasi pengecekan dana hibah dan bansos yang diterima masyarakat.

"Jadi tugas tim adalah memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki, kalau masih bisa, ya diperbaiki," kata Pastika saat memberikan pengarahan umum kepada tim monitoring dan evaluasi dari pemprov setempat, di Depasar, Kamis (13/10/2016).

Tim yang melibatkan 1.000 ASN ini akan segera turun ke seluruh pelosok Bali mulai 16 hingga 23 Oktober 2016. Saat ini terdapat 5.000 proposal dana bansos dan hibah yang ditangani Pemprov Bali dan lebih dari 1.000 proposal sudah cair dengan jumlah hampir ratusan miliar rupiah.

Menurut dia, dana hibah dan bansos memiliki titik lemah terjadinya salah kelola karena masyarakat penerimanya belum tentu paham tata cara pengelolaannya.

"Hibah dan bansos ini melibatkan masyarakat yang kesemuanya belum tentu mengerti Norma, Standar, Prosedur dan Kriterianya (NSPK), walaupun di dalam nota hibah tersebut sudah dicantumkan, namun belum tentu mereka benar-benar mengerti bagaimana mengelola uang itu dan  mempertanggungjawabkannya," ujarnya.

Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat yang mengajukan proposal namun juga tanggung jawab dari pemerintah.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng selaku SKPD yang membidangi kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan dana hibah dan bansos tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tersebut adalah tanggung jawab semua lini di Pemprov Bali bukan hanya tanggung jawab dari SKPD yang memiliki hibah dan bansos.

Untuk tahap pertama, monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan sudah bergerak mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 23 Oktober dan kemudian laporannya dilaporkan melalui sekretariat masing-masing dan akan diverifikasi di Inspektorat. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Pemerintah diminta siapkan lahan parkir kapal listrik

Selanjutnya

NTT bangun penangkaran buaya sebagai tujuan wisata

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34474x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23181x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19032x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15593x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe