Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Pemkot Jayapura bahas PP Nomor 18
  • Sabtu, 15 Oktober 2016 — 13:28
  • 941x views

Pemkot Jayapura bahas PP Nomor 18

“Pemerintah Kota Jayapura juga berinisiatif membentuk penanaman modal. Bersamaan dengan itu penanaman moda masih di-handle di tingkat provinsi sehingga baru saja kita mau buat itu,” katanya.
SKPD di kantor Wali Kota Jayapura - Jubi/Sindung Sukoco
Hengky Yeimo
Editor : Timoteus Marten

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota Jayapura kembali membahas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sidang Non APBD, Jumat (14/10/2016).

Peraturan Presiden yang diedarkan menteri itu diubah dari PP Nomor 41 tahun 2007 menjadi PP 18 tahun 2016. Jadi, untuk menetapkan perangkat daerah itu ada bobot penilaiannya.

“Kami sudah lakukan pemetaan apakah dinas ini tipe apa saja. Apakah tipe A, B atau C. Timnya sudah terbentuk dan sedang melakukan penilaian sampai dengan dibuat Perda mengenai organisasi perangkat daerah,” kata Sekda Kota Jayapura, R.D. Siahaya.

Dikatakan, pihaknya melakukan hal itu sesuai dengan instruksi menteri. Tahun ini pihaknya banyak melakukan kegiatan untuk penambahan perda perangkat daerah sehingga harus selesai pada Agustus lalu. Dan itu pararel dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dari APBD 2017.

 “Sebab nanti belanja 2017 sudah disesuaikan dengan OPD yang baru. Nanti situasi sekarang dengan SKPD berlangsung sampai bulan Desember,” katanya.

Ia mengatakan Januari 2017 sudah dipakai aturan yang baru. Bisa saja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) karena tuntutan tugas BPTSP.

“Itu unit layanan bukan instansi, karena itu bisa digabungkan dalam badan penanaman modal misalanya,” katanya.

“Pemerintah Kota Jayapura juga berinisiatif membentuk penanaman modal. Bersamaan dengan itu penanaman moda masih di-handle di tingkat provinsi sehingga baru saja kita mau buat itu,” katanya.

“Seperti dinas pendidikan menurut ketentuan, SLTA dikelola oleh Provinsi semua baik manusia maupun pembiayaan perlengkapnnya semua diserahkan kembali ke provinsi itu sudah dibilang dengan instruksi mentir harus selesai bulan mentri,” katanya.

“Dulu disebut reformasi birokrasi, restrukturisasi sehingga 16 dinas diubah menjadi 5 dinas; dinas infokom dihapus urusan infokom dimasukkan salah satu bidang di perhubungan,” katanya.

Sementara itu penjabat walikota Daniel Pahabol mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura, mengajukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sedang dibahas dalam sidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya DPRD Kota Jayapura sedang melakukan evaluasi terkait dengan OPD untuk diusulkan dalam belanja anggaran pendapatan belanja daerah.

Oleh sebab itu, Penjabat Pelaksanaan Tehnis Kegiatan (PPTK) dan bendahara masing-masing SKPD wajib menyampaikan anggaran triwulan pertama sebelum tanggal 15 Desember 2016. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemuda Katolik nilai KNPI Kota Jayapura vakum

Selanjutnya

Banyak tandatangan palsu dalam pelepasan lahan untuk PON XX Papua

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34470x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23173x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19029x views
Lingkungan |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 15593x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe