Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dewan didesak selesaikan masalah pertambangan emas di Meepago
  • Rabu, 20 September 2017 — 18:14
  • 1933x views

Dewan didesak selesaikan masalah pertambangan emas di Meepago

Izin itu dikeluarkan kepada satu orang pemilik perusahaan, denggan nama perusahaan yang berbeda-beda.
Ilustrasi lokasi pertambangan di Kampung Nifasi, Kabupaten Nabire - Jubi/Titus Ruban
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:37 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 17:24 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 08:58 WP
Features |
Senin, 10 Desember 2018 | 00:09 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua Dewan Adat Paniai, John NR Gobai mendesak agar DPR Papua turun tangan menyelesaikan masalah pertambangan emas di wilayah adat Meepago, seperti di Kabupaten Nabire, Paniai, dan kabupaten lain.

“Kami minta DPRP memediasi, karena ini ranahnya ada di provinsi,” kata John NR Gobai, usai bertemu ketua DPR Papua, Rabu (20/9/2017).

Menurut dia, di wilayah Meepago ada lima area tambangg emas yang perizinannya dikeluarkan Dinas ESDM Papua. Izin itu dikeluarkan kepada satu orang pemilik perusahaan, denggan nama perusahaan yang berbeda-beda.

Gobai menyebut luas area penambangan yang dilakukan perusahaan itu bukan ratusan hektare, namun hingga 80 ribu hektar. Kawasan itu sebelumnya ia usulkan sebagai wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan dikelola masyarakat.

“Namun perdasi yang kami usulkan sebagai pertambangan rakyat tidak dilaksanakan,” kata Gobai menjelaskan.

Bahkan tahun 2014, kepala dinas ESDM menyatakan di media siap menetapkan lima titik. Namun setelah dicek, Izin Usaha Penambangan (IUP) diberikan kepada perusahaan untuk beroperasi di wilayah itu.

Ia menilai tumpang tindih kebijakan itu disebabkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 41 tahun 2011. Kebijakan provinsi mengeluarkan izin suatu area di satu kabupaten itu bertentangan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009.

Kini dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014, kewenangan pemberian izin ada pada provinsi, tapi berdasarkan rekomendasi bupati.

"Ini bupati tidak rekomendasikan, tetapi diberikan izin oleh dinas ESDM provinsi. Kami dapat informasi, Polda Papua akan melakukan penegakan hukum di sana, karena dikatakan itu wilayahnya pemegang IUP provinsi,” katanya.

Gobai menyatakan seharusnya Polda Papua memeriksa mereka yang ada di dinas ESDM provinsi, terkait pemberian izin yang catat hukum.

Legislator Papua, Emus Gwijangge, menyatakan masalah penambangan di daerah  harus disikapi. Jika tidak, akan selalu ada gesekan dan masyarakat yang terkena imbasnya.

“Pada prinsipnya kami siap, secara kelembagaan menfasilitasi ini,” kata Emus

Ia memastikan pelayanan aspirasi publik itu sudah menjadi tugas DPR Papua. “Tapi secara aturan semua keputusan ada pada ketua DPR," kata Emus menjelaskan.

loading...

Sebelumnya

Kehadiran 14 dewan Otsus akan melengkapi parlemen Papua

Selanjutnya

Orwan: dikhawatirkan ada peserta siluman ikut tes CPNS Kemenkumham

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 33708x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 17667x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 16922x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe