Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Fasilitas internet kurang, tes CPNS online tidak efektif di Papua
  • Selasa, 26 September 2017 — 18:12
  • 989x views

Fasilitas internet kurang, tes CPNS online tidak efektif di Papua

"Secara kelembagaan, DPR Papua harus menyurati Kemendagri atau presiden, supaya khusus Papua sistem online ditangguhkan dulu selama beberapa tahun ke depan. Bukan masalah SDM, tapi fasilitas pendukung, terutama di wilayah pedalaman," kata Nouluen, Selasa (26/9/2017).
Ilustrasi pendaftar CPNS Kemenkum HAM ketika melihat hasil tes - Jubi/Hengky Yeimo
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
banner

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Fraksi Keadilan Nasional DPR Papua, Nioluen Kotouki, mengatakan parlemen setempat perlu memperjuangkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan kementerian untuk wilayah Papua, dilakukan secara manual atau non-online.

Ia mengatakan, penerimaan CPNS secara online belum bisa diterapkan di Papua, karena fasilitas pendukung di Papua kurang memadai.

"Secara kelembagaan, DPR Papua harus menyurati Kemendagri atau presiden, supaya khusus Papua sistem online ditangguhkan dulu selama beberapa tahun ke depan. Bukan masalah SDM, tapi fasilitas pendukung, terutama di wilayah pedalaman," kata Nouluen, Selasa (26/9/2017).

Menurutnya, selain DPR Papua, Pemprov Papua juga perlu melihat kondisi ini, dan berjuang supaya ada kebijakan, khusus untuk Papua.

"Butuh waktu untuk beradaptasi. Selama ini Papua selalu kena imbas kebijakan pemerintah pusat. Regulasi diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi di provinsi," ujarnya.

Katanya, penerimaan CPNS secara online, harus didukung jaringan internet memadai. Di Papua, hal itu belum maksimal. Jangankan di daerah lain, di Kota Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi, ketika terjadi sedikit masalah, jaringan internet mengalami gangguan, bahkan hingga waktu lama.

"Secara manual saja dulu, sambil ke depan sarana penunjangnya dibenahi," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Mote mengatakan hal yang sama. Menurutnya, pendaftaran pendamping desa/kampung secara online menyulitkan anak asli Papua untuk bersaing.

"Rekrutmen online ini menyulitkan anak-anak Papua, sehingga harus dilakukan secara offline, supaya anak-anak Papua bisa bersaing secara sehat," kata Mote, ketika bertemu Komisi I DPR Papua, belum lama ini.

Ia meminta DPR Papua menyurati Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, supaya rekrutmen pendamping desa ke depan, tidak dilakukan secara online. (*)

loading...

Sebelumnya

Sidang pertama penyerobotan tanah ditunda

Selanjutnya

Berstatus Plt, legislator ingin Kadis ESDM definitif

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Kamis, 06 Desember 2018 WP | 34450x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 23111x views
Polhukam |— Minggu, 09 Desember 2018 WP | 19004x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe