HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Indikator ramah lingkungan masih multitafsir, koalisi masyarakat sipil pertanyakan maksud Pemerintah

Logo Walhi Papua – Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah telah mencanangkan investasi besar-besaran di Tanah Papua.  Roadmap (peta jalan) dipaparkan dalam rangkaian acara Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau pada 25-27 Februari silam di Sorong, Papua Barat.

Aiesh Rumbekwan Direktur Eksekutif WALHI Papua mengatakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut produk investasi yang akan ditawarkan ke investor meliputi pembangkit listrik tenaga air serta komoditas perkebunan pala, kopi, dan kakao dengan syarat tidak merusak lingkungan.

Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan soal indikator ‘ramah lingkungan’ yang disyaratkan pemerintah, pasalnya hutan primer tersisa di Papua dan Papua Barat hanya sekitar 32,7 hektar.

“Harus dipastikan bahwa segala bentuk investasi di Tanah Papua tidak menyentuh hutan primer tersisa, kita tidak ingin hutan Papua bernasib seperti di Sumatera dan Kalimantan yang telah hancur akibat eksploitasi masif demi kepentingan industri,” kata Aiesh Rumbekwan Direktur Eksekutif WALHI Papua, Selasa (17/3/2020).

Menurutnya, Undang-undang Otonomi Khusus Papua mewajibkan kegiatan pembangunan ekonomi memberdayakan masyarakat adat serta melindungi hak-hak mereka.

“Investasi harus memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat adat terutama dalam mengelola sumber daya alam agar berkeadilan sosial dan lestari,” kata Aiesh.

Loading...
;

Sementara ada ungkapan lain. Pemerintah harusnya melarang perluasan perkebunan sawit di wilayah Papua dan Papua Barat sebab mayoritas dari perkebunan kelapa sawit akan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Pemerintah melarang sawit di Papua dan menggantikannya dengan tanaman monokultur komoditas lain, artinya pembukaan lahan di kawasan hutan tetap mungkin terjadi,” ungkap Nico Wamafma, Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia.

“Ketentuan ramah lingkungan masih multitafsir, terlebih lagi pemerintah akan menghapus syarat izin lingkungan sebagaimana diatur Omnibus Law dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, jelas ini mengkhawatirkan kami,” tutup Nico. (*)

Editor: Edho Sinaga

 

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Sorry. No data so far.

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)