HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

“Keselamatan rakyat adalah hukum utama”

freedom
Ilustrasi – Jubi/Pixabay.com

Oleh: Aleksius G.

Publik tengah mengetahui tentang asimilasi atau dirumahkannya 30 ribu narapidana dan tahanan anak di seluruh Indonesia untuk mencegah virus corona atau covid-19.

Selain tempat keramaian, rumah tahanan juga menjadi tempat berisiko atau paling rentan terjangkit virus corona.

Menurut media massa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengeluarkan keputusan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Jumlah narapidana yang dibebaskan mencapai sekitar 30 ribu orang.

Maksud pembebasan tahanan dalam asumsi dirumahkan tahanan demi menjalani proses masa tahanan sambil menunggu kebijakan Pemerinta Pusat.

Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (Covid-19).

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan berbagai ketentuan, diantaranya, narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020; dan narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Loading...
;

Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Seperti asimilasi, pembebasan narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) juga dilakukan dengan sejumlah ketentuan.

Diantaranya adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana; anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana; serta narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

Selain itu, dilansir dari Kompas.com, 31 Maret 2020, Kapolri Jenderal Idham Azis dalam rapat dengan Komisi III DPR melalui konferensi video, Selasa (31/3/2020) mengatakan, dirinya sudah mengeluarkan kebijakan agar kepolisian selektif untuk melakukan penahanan seiring dengan berlebihnya daya tampung tahanan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di tengah pandemi Covid-19.

“Mengenai kebijakan tahanan, memang sejak awal saya sudah mengeluarkan kebijakan. Penahanan dilakukan hanya dalam keadaan sangat-sangat upaya terakhir, itu kita sudah lakukan,” kata Idham.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, warga binaan di lapas dan rutan kesulitan melakukan physical distancing atau jaga jarak fisik karena kondisi lapas yang padat.

Ia pun meminta Kapolri mengeluarkan kebijakan dengan memetakan narapidana dengan kejahatan berat, sedang, dan ringan.

“Lalu kita bisa melakukan, tahanan rumah dan tahanan kota atau mana yang bisa dilepas dari tahanan, supaya kita tidak terlalu, berat bebannya untuk di lapas,” kata Taufik.

Lebih lanjut, Taufik meminta kepolisian selektif dalam melakukan penahanan di tengah wabah Covid-19 ini.

“Penahanan harus dilakukan secara selektif Pak Kapolri, bisa dijadikan sebagai upaya terakhir itu pilihan yang akan diambil,” ujarnya.

Direktur Koalisi Hukum dan HAM Papua, Gustaf Kawer pun menanggapi dengan tegas kebijakan Menkumham RI.

Dia berpendapat bahwa dalam konteks perlindungan terhadap hak untuk hidup, maka di tengah pandemi virus corona yang meningkat di level internasional, termasuk di Indonesia dan Provinsi Papua, langkah pembebasan narapidana dan tahanan dari rutan sudah merupakan kewajiban dari institusi yang menahan, baik institusi kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, dalam setiap jenjang, baik tingkat pertama (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi, maupun Tingkat Kasasi serta mereka yang berstatus terpidana.

“Langkah ini penting untuk menutup ruang ‘proses hukum’ menjadi pintu masuk beredarnya wabah virus corona,” kata Gustav Kawer, Rabu (1/4/2020).

Kawer menegaskan bahwa tapol Papua yang ditahan di Balikpapan (Kalimantan Timur), Jakarta, Sorong, Manokwari dan Papua harus mendapat perlakuan yang sama, demi keselamatan dan hak hidup sebagai manusia.

Mereka harus dibebaskan dan mereka yang ditahan di luar Papua harus dipulangkan. Ini sebagai bentuk konkret dari adagium “Salus Populi Suprema Lex Est” atau keselamatan rakyat adalah hukum yang utama.

Pendapat serupa dilontarkan anggota DPR Papua, Laurenzuss Kadepa. Dia bahkan meminta Pemprov Papua, Polda Papua, Kejati dan pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah untuk merumahkan narapidana Papua sesegera mungkin demi mencegah covid-19.

“Dalam menyikapi kondisi riil penyebaran covid-19, Pemerintah Daerah Papua, Kapolda Papua, Kejati Papua perlu memahami kondisi ini. Tapol rasisme yang ada di Balikpapan, Jakarta dan Papua perlu dilindungi dari bahayanya covid-19. Mereka perlu dipulangkan dan kalau bisa dibebaskan tanpa syarat,” kata Kadepa.

Berkaitan dengan surat keputusan Menkumham RI, penulis mendapat informasi bahwa Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Balikpapan telah menyelenggarakan rapat bersama antara Kepala Rutan, Pegawai, Tahanan dan Narapidana pada 1 April 2020 WIT.

Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan Kelas IIB Balikpapan, Kalimantan Timur, Sopiana, menyampaikan surat kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk merumahkan narapidana demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Rutan kelas IIB akan keluarkan dalam tiga hari, mulai terhitung 1-3 April 2020 sebanyak ratusan tahanan berstatus narapidana untuk dirumahkan demi mencegah Virus Covid 19,” katanya.

Mereka yang berstatus tahanan tetap menjalani proses tahanan di rutan sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat, sedangkan tahanan Papua yang dititip di Balikpapan, kepala rutan akan membuat surat secara tertulis dan menyurati pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

“Kami berharap, tahanan Papua juga perlu diberlakukan hal yang sama demi mencegah terkena virus Covid 19,” kata Sopiana.

Hemat penulis, Pemerintah Papua, Kapolda Papua, Kejati Papua, Kejari dan MA perlu memahami dan menanggapi kondisi ini.

Tapol rasisme Papua di Balikpapan, Jakarta dan Papua perlu dilindungi dari bahaya virus corona. Mereka juga harus dibebaskan, kalau perlu dibebaskan tanpa syarat. (*)

Penulis adalah mahasiswa Papua di Jayapura 

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Sorry. No data so far.

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)